Tiga Saksi Diperiksa
Sementara itu, kuasa hukum Darmawan lainnya, Irjen Pol. (Purn) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si., menyampaikan sejumlah poin dari pemeriksaan tiga saksi.
Menurut Sukawinaya, saksi pertama yang sebelumnya menjabat lurah dan kini menjadi camat membenarkan bahwa objek tanah yang dipersoalkan berkaitan dengan leluhur terdakwa, I Gusti Ketut Ngurah Konolan.

Keterangan tersebut, kata Sukawinaya, juga berkaitan dengan proses dan mekanisme permohonan pertanahan yang telah dilakukan.
Terhadap saksi kedua, pihak penasihat hukum melakukan konfirmasi mengenai identitas I Gusti Ketut Ngurah Konolan.
Konfirmasi dilakukan dengan menunjukkan sejumlah dokumen, termasuk bukti silsilah yang disebut telah ditandatangani pada 2006.
“Kami berulang kali menunjukkan bukti silsilah yang beliau tandatangani pada tahun 2006 dan kami konfirmasi juga dengan dokumen lain,” kata Sukawinaya.
Menurutnya, persoalan identitas tersebut berkaitan dengan riwayat hubungan keluarga dan objek tanah yang menjadi bagian dari perkara.
Sukawinaya kemudian menyoroti keterangan saksi BPN. Ia mempertanyakan kapasitas saksi tersebut, apakah hadir sebagai saksi fakta atau mewakili institusi.
Menurut Sukawinaya, sejumlah hal mengenai proses permohonan pertanahan disebut telah dibenarkan dalam persidangan, termasuk bukti hak yang diajukan pihak terdakwa.
Ia juga mempertanyakan dasar penundaan permohonan tersebut.
“Saya tanya tadi apa dasar penundaannya. Dasarnya hanya pelaporan putusan pengadilan yang beliau tidak tahu amar putusannya apa,” terangnya.
Pihaknya juga menanyakan apakah terdapat bukti lain yang menjadi dasar penundaan. Menurut Sukawinaya, saksi hanya menyebut adanya nomor pipil tertentu yang tidak disertai dokumen.
“Dalam fakta dibenarkan semua apa yang menjadi permohonan termasuk bukti hak kita,” ujarnya.
Berkaitan dengan Perkara Perdata
Perkara pidana yang menjerat Anak Agung Ngurah Darmawan berkaitan dengan sengketa pertanahan yang sebelumnya berkembang di kawasan Subak Kerdung, Pedungan, Denpasar.
Dalam rangkaian perkara tersebut terdapat perkara perdata Nomor 712/Pdt.G/2023/PN Dps. yang menurut tim penasihat hukum merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Tim hukum Darmawan sebelumnya menyatakan perkara perdata tersebut bukan gugatan yang secara khusus meminta pengadilan menentukan pemilik sah objek tanah.
Dalam pemberitaan sebelumnya, kuasa hukum juga menyebut perkara perdata tersebut telah ditolak hingga tingkat kasasi. Namun, menurut mereka, putusan perkara perdata itu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penentuan hak kepemilikan atas objek tanah yang kini menjadi bagian dari perkara pidana.
Sementara itu, perkara pidana yang kini diperiksa di PN Denpasar terdaftar dengan Nomor 845/Pid.B/2026/PN Dps.
Darmawan didakwa terkait dugaan membuat atau memalsukan serta menggunakan surat atau dokumen berupa Sporadik yang diduga palsu.
Setelah eksepsi terdakwa ditolak melalui putusan sela, perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.
Sebelumnya, tim penasihat hukum juga mempersoalkan sejumlah dokumen terkait objek tanah, antara lain pipil, peta rincikan, dokumen waris, IPEDA, silsilah keluarga dan dokumen pendukung lainnya.
Dengan pemeriksaan tiga saksi, Kamis (1/10/2026), tim penasihat hukum kini menyoroti aspek pertanahan, khususnya keterangan saksi BPN mengenai dokumen, penguasaan fisik objek tanah serta status permohonan yang disebut tidak ditolak, melainkan masih ditunda.