Sidang Darmawan: BPN Tak Tahu Letak Dugaan Palsu, Permohonan Sporadik Disebut Hanya Ditunda

Suasana persidangan perkara Anak Agung Ngurah Darmawan di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (1/10/2026). Tim penasihat hukum tampak berdiskusi di hadapan majelis hakim saat agenda pemeriksaan saksi.

Tiga saksi dihadirkan JPU, kuasa hukum menyoroti penguasaan fisik tanah, dokumen asli hingga dasar penundaan permohonan.

DENPASAR | Dunia News Bali – Sidang perkara dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (1/10/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga saksi, masing-masing seorang lurah yang kini menjabat camat, seorang saksi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak pelapor dan korban, serta seorang saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Keterangan saksi BPN menjadi sorotan tim penasihat hukum Darmawan. Mereka mempertanyakan keaslian dokumen yang menjadi objek perkara, penguasaan fisik atas tanah, proses pengukuran hingga status permohonan pertanahan yang disebut tidak ditolak, tetapi ditunda.

Kuasa hukum Darmawan, Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., mengatakan keterangan saksi BPN justru menimbulkan pertanyaan mengenai bagian dokumen yang disebut palsu.

“BPN sendiri tidak tahu palsunya di mana. Jangankan kita, instansi teknis saja tidak tahu mana yang dipalsukan,” kata Rizal seusai persidangan.

Baca juga:  Mayjen Muhammad Zamroni Resmi Jabat Pangdam IX/UDY
Kuasa hukum Darmawan, Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H.

Menurut Rizal, sejumlah persoalan yang sebelumnya dipersoalkan mulai mendapatkan penjelasan dalam persidangan. Ia menyebut dokumen yang digunakan tersedia dalam bentuk asli dan penguasaan fisik terhadap objek tanah juga disebut ada.

“Blankonya asli, dokumennya ada, penguasaan fisik ada, prosesnya dilalui dari A sampai Z,” kata Rizal.

Rizal juga menyoroti proses pengukuran dan pemeriksaan batas objek tanah. Menurut dia, proses tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pertanahan untuk memastikan kesesuaian objek.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan status permohonan pertanahan yang berkaitan dengan objek perkara.

Menanggapi rangkaian keterangan tersebut, Rizal menyatakan masih ada persoalan yang menurutnya perlu dibuka secara terang.

“Kalau permohonannya tidak memenuhi persyaratan pasti ditolak, bukan ditunda,” ujarnya.

Rizal mengatakan penundaan tersebut dikaitkan dengan adanya laporan atau putusan pengadilan. Namun, menurut dia, saksi BPN tidak mengetahui secara rinci amar putusan yang menjadi dasar penundaan.

Pihaknya akan mendalami dasar penundaan tersebut, termasuk masa berlaku penundaan dan dokumen yang menjadi landasannya.

Dalam persidangan, Rizal juga menyoroti penguasaan fisik atas tanah. Ia menyebut terdapat pipil, peta rincikan, penguasaan fisik serta penandatanganan batas-batas objek.

Baca juga:  DPRD Badung Matangkan Raperda Ormas, Prioritaskan Stabilitas Pariwisata dan Kearifan Lokal Bali

“Jelas, ada pipil, ada peta rinci, ada penguasaan fisik, ada penandatanganan batas-batas,” ujarnya.

Berdasarkan rangkaian keterangan tersebut, Rizal menyatakan pihaknya melihat persoalan yang perlu dibuka secara terang. Ia bahkan menduga perkara yang menjerat kliennya merupakan bentuk kriminalisasi.

“Saya menduga terjadi kriminalisasi, makanya kami laporkan,” kata Rizal.

Ia juga mengungkapkan pihaknya sebelumnya mempersoalkan proses penyidikan, termasuk dugaan permasalahan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menurut Rizal, terdapat BAP yang ditandatangani seseorang yang disebut tidak pernah menjalani pemeriksaan sebagaimana mestinya.

“Kasus saya kemarin dengan BAP yang diduga palsu, karena ternyata yang menandatangani BAP tinggal tanda tangan, artinya tidak pernah diperiksa di kantor polisi,” paparnya.

Pernyataan tersebut merupakan argumentasi dari pihak penasihat hukum dan masih menjadi bagian dari proses hukum.

Berita Terpopular

Scroll to Top