Sidang Keempat RU di PN Denpasar, Kuasa Hukum Soroti Penangkapan, BAP dan Barang Bukti

“Seharusnya pada tahap awal, kalau memang dilakukan penggeledahan di rumah Erwin maupun di rumah RU harus disaksikan dan dilakukan sesuai prosedur. Namun faktanya, menurut kami, hal itu tidak terjadi,” ujar Timoteus.

Menurutnya, persoalan prosedur tersebut penting diperhatikan karena berkaitan dengan rangkaian tindakan hukum yang dilakukan setelahnya.

Pertanyakan Penguasaan Barang Bukti

Selain proses penangkapan dan penggeledahan, Penasihat Hukum juga mempersoalkan aspek penguasaan barang bukti dalam perkara tersebut.

Timoteus menyebut barang bukti ditemukan di rumah Erwin. Sementara berdasarkan keterangan yang disampaikan Penasihat Hukum, RU disebut belum masuk ke rumah Erwin ketika barang bukti tersebut ditemukan.

Kondisi itu kemudian dipertanyakan kaitannya dengan unsur penguasaan barang bukti oleh RU.

“Barang bukti yang ditemukan sudah ada di rumah Erwin. Jadi, terkait dengan penguasaan itu, menurut kami, tidak ada. Karena itu, kami mempertanyakan penerapan pasal yang disematkan kepada RU,” kata Timoteus.

Ia juga menyinggung barang yang disebut ditemukan di rumah RU. Menurutnya, keberadaan barang tersebut perlu dikaitkan terlebih dahulu dengan fakta mengenai tujuan penggunaannya.

Baca juga:  AAI ON Denpasar Gelar Silaturahmi Lintas Iman, Perkuat Solidaritas dan Refleksi Keberagaman

“Kalaupun penyidik menemukan bong di rumah RU harus dipastikan apakah barang itu digunakan atau untuk tujuan lain. Itu yang harus dibuktikan,” ujarnya.

Minta Proses Hukum Diuji Secara Terbuka

Tim Penasihat Hukum RU menegaskan berbagai keberatan yang disampaikan dalam persidangan merupakan bagian dari upaya menguji seluruh rangkaian proses hukum terhadap terdakwa.

Mereka meminta Majelis Hakim tidak hanya melihat keberadaan barang bukti, tetapi juga mempertimbangkan proses perolehannya, pihak yang menguasai barang tersebut, serta apakah tindakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Penasihat Hukum juga meminta agar posisi hukum masing-masing pihak dalam perkara tersebut dipisahkan secara jelas. “Menurut kami, dari awal harus ada pemisahan tersendiri antara Erwin dengan RU. Karena dalam perkara ini jangan sampai semuanya dianggap menjadi satu kesatuan tanpa melihat peran masing-masing,” tegas Timoteus.

Dengan demikian, persidangan perkara RU di PN Denpasar tidak hanya menjadi ruang pembuktian mengenai barang bukti dan keterangan saksi. Persidangan juga menjadi forum untuk menguji prosedur penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta konsistensi antara keterangan saksi dengan isi BAP.

Baca juga:  Demer Ultimatum SPBU Nakal di Bali, Distribusi BBM Dikebut 24 Jam

Seluruh keberatan dan dalil yang disampaikan Penasihat Hukum selanjutnya menjadi bagian dari proses pembuktian yang akan dinilai oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut. (dnb13)

Berita Terpopular

Scroll to Top