BADUNG | Dunia News Bali – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung terus memperkuat pendataan, verifikasi, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Langkah tersebut dilakukan untuk membangun tata kelola organisasi yang lebih tertib, produktif, sekaligus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Hingga Agustus 2026, Kesbangpol Badung mencatat sekitar 129 Ormas telah masuk dalam pendataan. Data tersebut menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Badung tentang Pemberdayaan Ormas.
Penguatan pendataan dan pembinaan Ormas menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Raperda tersebut. Raker berlangsung di Ruang Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung, Selasa (18/8/2026).
Raker dipimpin Ketua Pansus DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Pansus Ir. I Made Ponda Wirawan, ST., serta Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara, SP., M.Si.
Sejumlah anggota Pansus turut hadir, di antaranya I Wayan Loka Astika, SH., I Made Rai Wirata, SH., M.I.Kom., I Wayan Sugita Putra, S.E., M.A.P., dan I Made Tomy Martana Putra, SH., MH.
Raker juga dihadiri Dr. I Wayan Rideng, Ketua Tim Pengkaji Naskah Akademik (NA) dan Ranperda tentang Ormas di Kabupaten Badung dari Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Warmadewa.
Selain itu, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung, Kepala Kesbangpol Badung Ida Bagus Putu Mas Arimbawa, S.Sos., Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung, para camat, perbekel/lurah se-Kabupaten Badung, serta perwakilan Ormas di Kabupaten Badung.
Pendataan Jadi Dasar Kebijakan
Kepala Kesbangpol Badung Ida Bagus Putu Mas Arimbawa menegaskan, pendataan menjadi bagian penting sebelum pemerintah mengambil kebijakan terkait pemberdayaan Ormas.
Menurutnya, penyusunan kebijakan tanpa ditopang data yang memadai justru dapat menyulitkan pemerintah dalam menentukan arah pembinaan.
“Memang sulit menyusun data, tetapi akan sangat sulit apabila kita membuat kebijakan tanpa mengetahui data,” kata Mas Arimbawa.
Ia menjelaskan, keberadaan Ormas di Badung memiliki karakter dan bidang kegiatan yang beragam. Organisasi tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari lingkungan, seni dan budaya, pendidikan, kepemudaan hingga kesehatan.
Karena itu, setelah proses pendataan dilakukan, Kesbangpol akan mendorong pola pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi. Ormas yang belum aktif akan diarahkan agar dapat kembali menjalankan kegiatan, sementara organisasi yang masih menghadapi persoalan administrasi dapat memperoleh pendampingan.
Kesbangpol Buka Ruang Pembinaan
Selain pendataan, Kesbangpol Badung juga melakukan verifikasi terhadap Ormas. Verifikasi antara lain mencakup keberadaan sekretariat, struktur kepengurusan, serta kesesuaian visi dan misi organisasi dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendampingan diberikan agar Ormas memahami berbagai persyaratan administrasi dan ketentuan yang harus dipenuhi. Jika ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembinaan maupun teguran dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami di Kesbangpol tetap membuka pintu. Kalau ada Ormas yang ingin berbicara tentang regulasi, mari datang dan berdialog. Kita cari bagaimana baiknya, bagaimana eloknya, sehingga semuanya bisa berjalan bersama,” ujarnya.