Mas Arimbawa juga menegaskan bahwa Kesbangpol tidak dapat menjatuhkan sanksi secara sepihak apabila muncul dugaan aktivitas Ormas yang berpotensi mengganggu investasi.
Menurutnya, untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum diperlukan keterlibatan institusi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara Kesbangpol menjalankan fungsi pada aspek pendataan, verifikasi, pendampingan, pembinaan, dan monitoring terhadap Ormas berdasarkan AD/ART serta regulasi yang berlaku.
Ormas Diharapkan Dukung Iklim Investasi
Ketua Pansus DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara mengatakan, proses pendataan dan evaluasi harus menjadi tahapan awal sebelum pemberdayaan Ormas dilakukan.
“Pendataan, evaluasi, baru pemberdayaan. Ormas yang sifatnya positif dan kegiatannya positif wajib kita berdayakan untuk membantu program pemerintah dan membantu masyarakat Badung,” ujarnya.
Lanang Umbara menyebut seluruh aspirasi yang disampaikan dalam Raker akan menjadi bahan dalam penyempurnaan Raperda, sepanjang sesuai dengan regulasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau aspirasi yang disampaikan memang sesuai dengan aturan, regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta positif untuk dimasukkan dalam Raperda, tentu wajib kita masukkan. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan pertanggungjawaban publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi di Kabupaten Badung. Sebagai daerah yang memiliki kekuatan pada sektor pariwisata dan investasi, Badung dinilai membutuhkan situasi usaha yang aman dan kondusif.
“Ketika investasi diganggu oleh Ormas dan lain sebagainya, tentunya investasi itu tidak akan sehat. Kita tidak ingin investasi keluar dari Badung, karena kita membutuhkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” kata Lanang Umbara.
Meski demikian, ia menegaskan Raperda Pemberdayaan Ormas tidak dimaksudkan untuk membatasi keberadaan organisasi kemasyarakatan. Sebaliknya, regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk menata Ormas agar memiliki data yang jelas, memperoleh pembinaan, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan.
“Perda ini bukan sekadar untuk merapikan Ormas secara administrasi. Kita ingin memastikan keberadaan Ormas terdata, dievaluasi dan kemudian diberdayakan,” jelasnya.
Ditarget Rampung Akhir 2026
Setelah tahapan penyerapan aspirasi, Pansus DPRD Badung akan mengkaji berbagai masukan yang disampaikan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Aspirasi yang relevan dan masih berada dalam ruang lingkup materi Raperda akan dipertimbangkan untuk diakomodasi. Sementara masukan yang berada di luar materi muatan Raperda akan dikoordinasikan dengan lembaga atau instansi terkait.
Pansus DPRD Badung menargetkan Raperda tentang Pemberdayaan Ormas dapat dirampungkan pada akhir 2026, dengan tetap mengikuti tahapan pembentukan peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui regulasi tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan memiliki instrumen yang lebih kuat untuk membangun tata kelola Ormas yang tertib, transparan dan produktif.
Di sisi lain, Ormas tetap diberikan ruang untuk tumbuh dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.
“Pada saat yang sama, Pemerintah dapat memperkuat pendataan, pembinaan dan evaluasi agar aktivitas organisasi berjalan sesuai koridor hukum serta mendukung keamanan, kenyamanan dan pembangunan Badung,” tutupnya. (riza)