129 Ormas Terdata, Pansus DPRD Badung Perkuat Arah Pemberdayaan hingga Akhir 2026

BADUNG | Dunia News Bali – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Penguatan pendataan, evaluasi, pembinaan, hingga pemberdayaan Ormas menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat kerja (Raker) penyerapan aspirasi yang digelar di Ruang Madya Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa (18/8/2026).

Raker tersebut merupakan tahapan kelima dalam proses penyusunan Raperda inisiatif DPRD Badung. Kegiatan diarahkan untuk menggali masukan dari berbagai unsur agar regulasi yang nantinya dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Ormas di lapangan.

Rapat dipimpin Ketua Pansus DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Pansus Ir. I Made Ponda Wirawan, ST., serta Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara, SP., M.Si.

Turut hadir anggota Pansus, yakni I Wayan Loka Astika, SH., I Made Rai Wirata, SH., M.I.Kom., I Wayan Sugita Putra, S.E., M.A.P., dan I Made Tomy Martana Putra, SH., MH.

Dari Universitas Warmadewa hadir Ketua Tim Pengkaji Naskah Akademik (NA) dan Raperda tentang Ormas di Kabupaten Badung, Dr. I Wayan Rideng, dari Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Warmadewa.

Baca juga:  Dugaan Monopoli Parkir di Denpasar, Antara Regulasi dan Polemik Masyarakat

Raker juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung Ida Bagus Putu Mas Arimbawa, S.Sos., Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, Kepala Bagian Hukum Setda Badung, para camat, perbekel dan lurah se-Kabupaten Badung, serta perwakilan Ormas.

Pastikan Raperda Menjawab Kondisi Lapangan

Lanang Umbara mengatakan, penyerapan aspirasi menjadi bagian penting untuk memastikan Raperda tidak hanya bertumpu pada kajian normatif, tetapi juga mampu menjawab persoalan dan kebutuhan nyata Ormas di Kabupaten Badung.

Masukan dari tokoh masyarakat, pengurus Ormas, pemerintah desa, kelurahan, maupun kecamatan akan menjadi bahan pertimbangan Pansus dalam menyempurnakan materi Raperda.

“Kalau aspirasi yang disampaikan memang sesuai dengan aturan, regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta positif untuk dimasukkan dalam Raperda, tentu wajib kita masukkan. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan pertanggungjawaban publik,” tegas Lanang Umbara.

Data 129 Ormas Jadi Dasar Pembinaan

Pendataan Ormas menjadi perhatian serius dalam pembahasan tersebut. Menurut Pansus, data yang akurat diperlukan sebagai dasar pemerintah melakukan evaluasi, pembinaan dan pemberdayaan secara tepat sasaran.

Baca juga:  Tingkatkan Kualitas Informasi Publik, KPU Denpasar Gandeng JMSI Bali

Lanang Umbara menilai pemerintah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai Ormas yang masih aktif, bidang kegiatan yang dijalankan, serta kontribusinya terhadap masyarakat.

“Pendataan, evaluasi, baru pemberdayaan. Ormas yang sifatnya positif dan kegiatannya positif wajib kita berdayakan untuk membantu program pemerintah dan membantu masyarakat Badung,” ujarnya.

Ia menambahkan, Ormas dengan kegiatan yang konstruktif dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan maupun berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Badung Ida Bagus Putu Mas Arimbawa mengungkapkan, hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 129 Ormas yang telah terdata di Kabupaten Badung.

Keberadaan Ormas tersebut memiliki bidang kegiatan yang beragam, mulai dari lingkungan, seni dan budaya, pendidikan, kepemudaan hingga kesehatan. Karena itu, menurut Mas Arimbawa, pendataan menjadi fondasi penting sebelum pemerintah menentukan pola pembinaan dan pemberdayaan.

Berita Terpopular

Scroll to Top