“Memang sulit menyusun data, tetapi akan sangat sulit apabila kita membuat kebijakan tanpa mengetahui data,” katanya.
Setelah pendataan dilakukan, pemerintah akan melanjutkan pada tahap pemberdayaan. Ormas yang belum aktif akan didorong agar lebih produktif, sedangkan organisasi yang masih menghadapi persoalan administrasi akan mendapatkan pendampingan agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ormas Didorong Jaga Iklim Investasi
Raker juga membahas peran Ormas dalam menjaga iklim investasi di Kabupaten Badung. Sebagai daerah dengan sektor pariwisata dan investasi yang kuat, kondisi keamanan, kenyamanan dan kondusivitas dinilai menjadi faktor penting bagi keberlanjutan pembangunan.
Lanang Umbara menegaskan, aktivitas Ormas hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengganggu kegiatan investasi.
“Ketika investasi diganggu oleh Ormas dan lain sebagainya, tentunya investasi itu tidak akan sehat. Kita tidak ingin investasi keluar dari Badung, karena kita membutuhkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” kata Lanang Umbara.
Menurutnya, DPRD Badung memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan di lapangan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Namun, ia menegaskan bahwa Raperda Pemberdayaan Ormas bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak organisasi kemasyarakatan.
“Perda ini bukan sekadar untuk merapikan Ormas secara administrasi. Kita ingin memastikan keberadaan Ormas terdata, dievaluasi dan kemudian diberdayakan,” jelasnya.
Kesbangpol Perkuat Verifikasi dan Pendampingan
Mas Arimbawa menjelaskan, Kesbangpol Badung juga melakukan verifikasi dan pendampingan terhadap Ormas. Proses tersebut antara lain meliputi pengecekan sekretariat, kepengurusan, serta kesesuaian visi dan misi organisasi dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembinaan maupun teguran dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami di Kesbangpol tetap membuka pintu. Kalau ada Ormas yang ingin berbicara tentang regulasi, mari datang dan berdialog. Kita cari bagaimana baiknya, bagaimana eloknya, sehingga semuanya bisa berjalan bersama,” ujar Mas Arimbawa.
Terkait dugaan adanya aktivitas Ormas yang mengganggu investasi, ia menegaskan bahwa penanganannya tidak dapat dilakukan secara sepihak. Ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus ditentukan berdasarkan kewenangan dan keterlibatan institusi terkait.
Kesbangpol, lanjutnya, lebih berperan dalam aspek pendataan, verifikasi, pendampingan, pembinaan dan monitoring sesuai AD/ART serta regulasi yang berlaku.
Ditarget Selesai Akhir 2026
Setelah tahapan penyerapan aspirasi selesai, Pansus DPRD Badung akan menginventarisasi dan membahas seluruh masukan yang disampaikan dalam Raker.
Aspirasi yang relevan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari materi Raperda. Sementara masukan yang berada di luar ruang lingkup materi Raperda akan dikoordinasikan dengan lembaga atau instansi terkait.
Pansus DPRD Badung menargetkan Raperda tentang Pemberdayaan Ormas dapat dirampungkan pada akhir 2026 sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Regulasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi mampu menjadi instrumen untuk membangun tata kelola Ormas yang lebih tertib, transparan dan produktif.