DENPASAR – Dunianewsbali.com, Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih menaruh harapan besar pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Bali yang akan digelar dalam waktu dekat. RDP tersebut dinilai menjadi momentum krusial untuk menentukan arah penataan kawasan Jatiluwih, khususnya terkait dorongan penerapan moratorium pembangunan demi menjaga kelestarian kawasan warisan dunia.
Hal itu disampaikan Pengelola DTW Jatiluwih, Jhon Ketut Purna, saat ditemui di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun ASITA Bali, Rabu (7/1/2025). Ia menilai, tanpa pengaturan yang tegas dan menyeluruh, Jatiluwih berisiko mengalami degradasi dalam jangka panjang.
Menurutnya, Jatiluwih saat ini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, kawasan ini terus berkembang dan semakin dikenal dunia. Namun di sisi lain, pertumbuhan yang tidak terkendali justru dapat menggerus nilai budaya, lingkungan, serta keberlanjutan pertanian yang menjadi ruh utama Jatiluwih.
“Kalau dibiarkan tanpa aturan yang jelas itu keliru. Tetapi jika dihentikan tanpa kepastian kebijakan juga menimbulkan persoalan. Karena itu, Jatiluwih sekarang berada di posisi serba salah,” ujarnya.
Ia menegaskan, moratorium pembangunan sejatinya dapat menjadi solusi strategis. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk menata ulang tata ruang, zonasi, serta batasan pembangunan secara tegas dan berkeadilan. Penegakan aturan dinilai mendesak, mengingat mulai maraknya bangunan baru yang masuk ke kawasan persawahan.
Jhon Ketut Purna berharap RDP bersama DPRD Bali dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada keberlanjutan. Terlebih, Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) disebut tengah berada pada tahap penting dalam perumusan rekomendasi penataan kawasan.
Di tengah proses tersebut, ia menegaskan bahwa kondisi DTW Jatiluwih saat ini telah kembali sepenuhnya kondusif. Tidak ada lagi gejolak di lapangan, termasuk aktivitas pemasangan seng maupun pembatasan akses di kawasan persawahan. Seluruh aktivitas wisata telah berjalan normal dan wisatawan bebas berkunjung seperti biasa.
“Kondisi Jatiluwih sudah kondusif. Tidak ada lagi gejolak, tidak ada pemasangan seng, dan aktivitas pariwisata berjalan normal. Wisatawan kami pastikan aman dan nyaman saat berkunjung,” tegasnya.
Ia mengakui, ketidakpastian penataan kawasan sebelumnya sempat berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah wholesaler dari Jerman dilaporkan menghentikan penjualan paket wisata ke Jatiluwih, disusul pembatasan dari sebagian pasar Prancis. Hal itu dipicu kekhawatiran terhadap faktor keselamatan dan kenyamanan wisatawan akibat situasi di lapangan beberapa waktu lalu.
“Kami tidak nyaman menjual Jatiluwih ke pasar internasional dalam kondisi seperti kemarin. Faktor keselamatan dan kenyamanan wisatawan menjadi perhatian utama,” katanya.
Meski demikian, pihak pengelola terus melakukan komunikasi dengan mitra luar negeri untuk memulihkan kepercayaan pasar internasional, dengan menyampaikan bahwa kondisi Jatiluwih kini telah aman, tertib, dan kondusif untuk dikunjungi.
Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak membawa kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan petani. Menurutnya, keberlanjutan Jatiluwih hanya dapat terwujud jika seluruh pihak mengedepankan kepentingan bersama.
Sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing pariwisata, sejak April tahun lalu pengelola DTW Jatiluwih telah menerapkan sejumlah insentif, antara lain diskon tiket masuk hingga 10 persen serta program “15 pendamping gratis satu”, yang diklaim belum pernah diterapkan di objek wisata lain di Bali.
Melalui RDP tersebut, pengelola berharap lahir kebijakan yang menjadi solusi win-win bagi petani, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah, sekaligus memastikan Jatiluwih tetap lestari sebagai kawasan warisan dunia dan destinasi unggulan Bali. (red/ich)
