DENPASAR | Dunia News Bali – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali secara resmi menyetujui penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, bertempat di ruang rapat Wisma Sabha Utama, kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Rabu (21/01/2026).
Persetujuan ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat kinerja pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi selama pembahasan merupakan wujud tanggung jawab bersama antara Pemprov Bali dan DPRD.
“Dinamika yang berkembang selama pembahasan merupakan bagian dari komitmen dan rasa tanggung jawab bersama pemerintah Provinsi Bali dan DPRD untuk menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Koster.
Ia menegaskan, seluruh pandangan, usulan, dan saran dari anggota dewan akan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan kebijakan ke depan.
“Seluruh pandangan, usul dan saran dari segenap anggota Dewan akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa yang akan datang,” katanya.
Setelah disahkan, regulasi terkait penambahan modal ini akan segera diajukan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koster menargetkan proses di tingkat pusat dapat berjalan cepat.
“Saya berencana ke Jakarta tanggal 23. Kalau bisa pembahasannya lebih cepat sehingga awal Februari sudah bisa selesai,” ujarnya.
Persetujuan penambahan modal ini didasarkan pada kinerja BPD Bali yang dinilai sangat kuat secara nasional. Dalam paparannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa BPD Bali secara konsisten masuk dalam jajaran 10 BPD terbaik di Indonesia.
“Tolong perhatikan BPD kita, itu ada 10 BPD terbaik di Indonesia. BPD Bali termasuk di antara 10 itu, dari dulu,” tegasnya.
BPD Bali saat ini memiliki total aset lebih dari Rp42 triliun dan berada di peringkat ketujuh secara nasional dari sisi aset. Namun dari sisi kinerja, BPD Bali justru mencatatkan prestasi tertinggi. Hingga November, laba BPD Bali mencapai sekitar Rp1,75 triliun, melampaui sejumlah BPD dengan aset jauh lebih besar.
“Kita lihat rasio laba dengan asetnya. Return on Asset BPD Bali sekitar 3 persen lebih, ini paling tinggi,” kata Koster yang disambut tepuk tangan peserta rapat.
Selain itu, rasio Return on Equity BPD Bali mencapai lebih dari 26 persen, juga tertinggi di antara seluruh BPD. Tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan net berada di angka sangat rendah, sekitar 0,02 persen. “Artinya, peminjam uang di BPD Bali itu rata-rata lancar, hampir tidak ada yang macet,” ujarnya.
Dari sisi efisiensi, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional BPD Bali berada di kisaran 60 persen. “Kalau BOPO tinggi itu berarti tidak efisien. BPD Bali di angka 60 persen, artinya sangat efisien,” jelas Koster.
Ia menegaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan tata kelola profesional dan penolakan terhadap praktik-praktik tidak sehat. “Kalau kita mau BPD itu stand up, jangan diganggu, jangan dipermainkan. Biarkan berjalan dengan sistem dan manajemen yang profesional,” katanya.
Dengan persetujuan penambahan modal sekitar Rp445 miliar, total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali di BPD Bali hingga akhir 2025 akan meningkat menjadi sekitar Rp1,28 triliun atau setara 33,9 persen kepemilikan saham. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Bali juga direncanakan ikut menambah penyertaan modal.
“Kita akan terus dorong BPD Bali supaya makin sehat dan makin profesional. Target kita, BPD Bali menjadi bank daerah yang benar-benar membanggakan rakyat Bali,” tutup Gubernur Koster. (Brv)
