BADUNG | dunianewsbali – Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Sada Dego, menegaskan pentingnya mewujudkan pariwisata berkualitas (quality tourism) yang berkelanjutan di Kabupaten Badung. Hal tersebut disampaikan Sada Dego saat ditemui media di sela-sela acara Langit Biru Indonesia Asri pada Sabtu (18/7/2026).
Menurut Made Sada Dego, visi dan misi pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung harus sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkesinambungan. Untuk mencapai pariwisata yang berkualitas, terdapat beberapa poin kunci yang harus dipenuhi oleh objek maupun daya tarik wisata di Bali.
”Pariwisata berkualitas itu tidak hanya sekadar mendatangkan wisatawan, tetapi menyangkut kesiapan daya tarik wisatanya serta kesiapan daerah tempat tujuan wisata itu sendiri. Wisatawan berkualitas adalah mereka yang mampu menghargai kebudayaan local, nilai keagamaan, serta kearifan lokal tempat yang dikunjungi,” ujar Made Sada Dego.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menciptakan pengalaman dan kenangan yang baik bagi para wisatawan melalui pelayanan yang maksimal dari masyarakat setempat yang terlibat dalam industri pariwisata. Kesan positif tersebut dinilai sangat menentukan keberlanjutan sektor parivwisata agar wisatawan bersedia berkunjung kembali.
Namun, untuk mencapai kriteria tersebut, Sada Dego mengingatkan bahwa pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat harus berani menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang masih menjadi masalah pariwisata di Bali.
”Kita tidak bisa hanya bicara pariwisata berkualitas tanpa menyelesaikan persoalan riil di lapangan. Pemkab Badung dan Pemprov Bali harus bekerja keras mengatasi persoalan kemacetan, penanganan sampah, serta penataan alih fungsi lahan yang kian marak,” tegasnya.
Di sisi lain, Sekretaris DPD Demokrat Bali ini juga menyoroti maraknya penyalahgunaan izin usaha dan persaingan investasi asing yang mulai menggerus ladang usaha masyarakat lokal di kawasan pariwisata Badung.
Ia meminta pemerintah daerah tegas menerbitkan regulasi atau Surat Edaran untuk membatasi operasional investasi asing yang merugikan serta mengambil alih sektor usaha mikro dan kecil (UMKM).
”Jangan sampai masyarakat kita terpinggirkan di tanah sendiri. Sektor-sektor usaha seperti persewaan kendaraan, penginapan skala kecil/kamar, usaha kuliner, hingga ritel pakaian seharusnya dilindungi untuk masyarakat lokal, bukan malah dikuasai oleh WNA atau investasi asing yang melanggar aturan,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, Partai Demokrat Bali optimistis pariwisata di Badung dapat kembali pada marwahnya yang berkelanjutan serta benar-benar menyejahterakan warga lokal. (brv)
