BADUNG | Dunia News Bali – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dalam rangka penyerapan aspirasi untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Badung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Raker yang berlangsung di Ruang Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa (18/8/2026), dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Pansus Ir. I Made Ponda Wirawan, ST., serta Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara, SP., M.Si.
Turut hadir anggota Pansus, yakni I Wayan Loka Astika, SH., I Made Rai Wirata, SH., M.I.Kom., I Wayan Sugita Putra, S.E., M.A.P., dan I Made Tomy Martana Putra, SH., MH.
Rapat tersebut juga dihadiri Ketua Tim Pengkaji Naskah Akademik (NA) dan Raperda tentang Ormas di Kabupaten Badung dari Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Warmadewa, Dr. I Wayan Rideng.
Sejumlah unsur pemerintah daerah turut hadir, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung Ida Bagus Putu Mas Arimbawa, S.Sos., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung, para camat se-Kabupaten Badung, para perbekel dan lurah, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Badung.
Lanang Umbara mengatakan, penyerapan aspirasi tersebut merupakan tahapan kelima dalam proses penyusunan Raperda. Tahapan ini penting untuk menghimpun masukan dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pengurus Ormas hingga unsur pemerintahan di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.
Ia menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda, sepanjang sesuai dengan regulasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau aspirasi yang disampaikan memang sesuai dengan aturan, regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta positif untuk dimasukkan dalam Raperda, tentu wajib kita masukkan. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan pertanggungjawaban publik,” ujar Lanang Umbara.
Menurutnya, masukan dari masyarakat di tingkat akar rumput memiliki nilai strategis karena berangkat dari pengalaman dan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah perlunya memperkuat sistem pendataan dan pengawasan terhadap keberadaan Ormas di Kabupaten Badung.
Lanang Umbara menjelaskan, pemerintah membutuhkan data yang jelas mengenai Ormas yang masih aktif, kegiatan yang dilakukan, hingga kontribusinya bagi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk melakukan evaluasi sebelum masuk pada tahap pemberdayaan.
“Pendataan, evaluasi, baru pemberdayaan. Ormas yang sifatnya positif dan kegiatannya positif wajib kita berdayakan untuk membantu program pemerintah dan membantu masyarakat Badung,” tegasnya.
Ormas Diharapkan Dukung Iklim Investasi
Pembahasan Pansus juga menyinggung keberadaan Ormas yang dinilai dapat berpengaruh terhadap iklim investasi apabila aktivitas organisasi tidak berjalan sesuai aturan.
Sebagai daerah dengan sektor pariwisata dan investasi yang kuat, Badung membutuhkan iklim usaha yang aman, nyaman dan kondusif. Karena itu, Lanang Umbara menekankan agar Ormas dapat mengambil peran sebagai mitra pemerintah dan masyarakat, bukan menjadi sumber gangguan terhadap aktivitas investasi.
“Ketika investasi diganggu oleh Ormas dan lain sebagainya, tentunya investasi itu tidak akan sehat. Kita tidak ingin investasi keluar dari Badung, karena kita membutuhkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.