BADUNG | Dunia News Bali – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, serta Wakil Ketua III I Made Sunarta.
Empat Raperda yang menjadi pembahasan meliputi penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekretaris Daerah Badung Ida Bagus Surya Suamba. Rapat juga dihadiri perwakilan Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, camat, kepala desa/lurah se-Kabupaten Badung, tenaga ahli, fraksi-fraksi DPRD, serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan, seluruh usulan, saran, pertimbangan, hingga kritik konstruktif yang disampaikan masing-masing fraksi dalam pandangan umum telah dijawab secara jelas oleh Bupati Badung.
Ia menegaskan, proses pembahasan Raperda memiliki mekanisme yang harus dijalankan sesuai ketentuan tata tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Pasal 9 ayat (3), diatur bahwa sebelum memberikan persetujuan dan mengambil keputusan terhadap Raperda yang diajukan kepala daerah, DPRD terlebih dahulu melakukan pembahasan secara mendalam.
Pembahasan tersebut mencakup penyampaian usul, saran, pertimbangan, hingga kritik konstruktif terhadap materi Raperda yang diajukan pemerintah daerah.
“Demikian juga diatur ketika dewan sudah menyatakan pandangan umumnya, yang merangkum usul, saran, dan pertimbangan termasuk kritiknya. Jadi, kewajiban Bapak Bupati untuk memberikan jawaban atas usul, saran, termasuk juga kritikan konstruktif dari dewan tersebut,” ujar Anom Gumanti.
Atas jawaban pemerintah tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung. Selanjutnya, DPRD akan melanjutkan tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Setelah seluruh tahapan pembahasan dilaksanakan, DPRD akan melanjutkan proses penetapan dan persetujuan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk menjadi APBD.
Mengenai Raperda pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Anom menjelaskan bahwa regulasi tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Menurutnya, pencabutan diperlukan untuk menghindari konflik maupun tumpang tindih regulasi antara aturan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
“Sudah negara yang mengatur. Jadi, supaya tidak ada konflik atau tumpang tindih antara peraturan itu, maka otomatis peraturan yang berada di bawahnya akan dicabut,” jelasnya.
Sementara itu, terkait Raperda penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Anom menaruh perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Badung Selatan. Ia menyebutkan, kebutuhan air di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 2.000 liter per detik. Namun, kapasitas pasokan yang saat ini mampu disediakan baru sekitar 800 liter per detik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terlebih pemerintah daerah tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Badung Selatan. Menurut Anom, pengembangan infrastruktur nantinya berpotensi mendorong aktivitas pembangunan yang lebih besar sehingga kebutuhan air juga akan semakin meningkat.
Karena itu, DPRD Badung berencana mengundang jajaran direksi PDAM untuk membahas proyeksi kebutuhan air ke depan, termasuk dampak pengembangan infrastruktur terhadap kebutuhan layanan air bersih.
“Karena ini kita baru berbicara 2.000 liter per detik. Nanti setelah dibangun jalan, pasti ada pembangunan yang lebih besar dan juga membutuhkan air. Kita akan komunikasikan dengan PDAM, melakukan kajian-kajian, dan membahas secara mendalam sejauh mana perkembangan kebutuhan air setelah adanya jalan di wilayah selatan ini,” katanya.
Terkait rencana pembangunan jalan baru, Anom menjelaskan bahwa prosesnya masih berada pada tahap awal pembebasan lahan. DPRD belum dapat menyampaikan data secara menyeluruh karena masih menunggu respons masyarakat serta proses perizinan pembangunan.
Setelah tahapan tersebut berjalan dan data yang dibutuhkan tersedia, pembahasan mengenai proyeksi kebutuhan air dan dampak pengembangan kawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Di sisi lain, Anom juga menanggapi rencana penempatan fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di kawasan Pantai Kuta sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air di Badung Selatan.
Ia menilai, kondisi sumber air yang ada saat ini, termasuk kawasan estuari, menghadapi tekanan ketika musim kemarau. Kapasitas tampungan air dinilai semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat dan aktivitas pembangunan terus meningkat.
Selain mengoptimalkan pemanfaatan air sungai melalui penyertaan modal daerah, menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih melalui SWRO.
Anom menyatakan mendukung rencana pembangunan fasilitas SWRO di Kuta. Namun, dukungan tersebut harus didasarkan pada kajian kelayakan atau feasibility study (FS) yang jelas serta analisis mengenai dampak lingkungan.
Ia menegaskan, pembangunan fasilitas tersebut harus dipastikan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
“Kalau memang itu sudah sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan, tidak berdampak kepada sosial, sementara itu bisa berfungsi untuk mengatasi kekurangan air, wajib didukung,” tegasnya.
Anom juga membuka peluang pengembangan fasilitas serupa di kawasan lain, seperti Sawangan dan Nusa Dua, sepanjang didukung hasil kajian kelayakan yang komprehensif.
“Silakan yang lain nanti, mungkin di daerah Sawangan, daerah Nusa Dua, dan lain sebagainya. Tapi, yang jelas dasarnya adalah feasibility study-nya harus jelas,” pungkasnya. (Dnb13)