Oleh: Advokat I Made Somya Putra, S.H., M.H.

 

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat, H.M. Subhan, S.H., M.H., dalam perkara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal Surat Keterangan Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, memerintahkan tergugat untuk mencabut surat tersebut, serta menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, turut memberikan komentar terkait saran Presiden RI agar Gibran tetap fight (berjuang) melalui jalur PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya.

Komentar Yusril tersebut seolah-olah bertentangan dengan saran Presiden. Yusril menyampaikan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ataupun banding terhadap putusan MA tersebut. Alasannya, dalam perkara yang diajukan H.M. Subhan, pihak tergugat adalah pejabat Kemendikdasmen, sedangkan Gibran tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat maupun pihak intervensi.

Yusril juga menyatakan bahwa tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan MA tersebut, apabila Kemendikdasmen melaksanakan atau mengeksekusi putusan dimaksud.

Potongan komentar Yusril kemudian beredar luas di media sosial. Tidak sedikit yang menyebarkannya secara masif dengan membangun opini bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menghadapi Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Benarkah demikian?

Menurut hemat penulis, pernyataan Yusril tersebut belum dapat dimaknai sebagai akhir dari seluruh kemungkinan upaya hukum. Ada satu bagian penting dari pernyataannya yang tidak boleh diabaikan, yakni frasa: “jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeksekusi putusan tersebut.”

Artinya, persoalan pelaksanaan putusan masih menyisakan ruang pembahasan hukum tersendiri.

EKSEKUSI PUTUSAN PTUN DAN MEKANISME PELAKSANAANNYA

Eksekusi putusan PTUN pada dasarnya bertumpu pada kewajiban pejabat atau badan pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan. Pelaksanaannya berada dalam pengawasan sistem peradilan TUN dan didukung oleh mekanisme sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum, mekanisme pelaksanaan putusan PTUN dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan melalui Pengadilan Tingkat Pertama

Meskipun perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, pelaksanaan dan pengawasan eksekusinya pada prinsipnya tetap berada dalam kewenangan Ketua Pengadilan TUN tingkat pertama yang memeriksa perkara tersebut.

2. Pemberitahuan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), salinan putusan disampaikan kepada pejabat atau badan TUN yang berkewajiban melaksanakannya.

3. Mekanisme Eksekusi Otomatis

Untuk putusan yang amarnya menyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), berlaku mekanisme eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU PTUN.

Dalam kondisi tertentu, suatu KTUN yang dinyatakan batal atau tidak sah dapat kehilangan kekuatan hukumnya berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa harus menunggu tindakan pencabutan secara sukarela dari pejabat yang bersangkutan.

4. Permohonan Eksekusi dan Upaya Paksa

Apabila pejabat atau badan TUN tidak melaksanakan kewajibannya sesuai putusan pengadilan, tersedia mekanisme permohonan pelaksanaan putusan dan penerapan instrumen pemaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU PTUN.

Instrumen tersebut antara lain:

• Uang paksa (dwangsom), sesuai ketentuan dan syarat penerapannya.
• Sanksi administratif.
• Pengumuman melalui media massa.
• Penyampaian kepada Presiden dan lembaga perwakilan rakyat untuk memperoleh perhatian dan pengawasan.

Perlu ditegaskan bahwa mekanisme dan jenis sanksi tersebut tidak berlaku secara otomatis untuk setiap putusan. Penerapannya harus disesuaikan dengan jenis amar putusan dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi harus didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

APAKAH PUTUSAN NOMOR 742 K/TUN/2026 BENAR-BENAR INKRACHT?

Di sinilah persoalan hukumnya menjadi menarik.

Dalam perkara tersebut, Gibran bukan merupakan pihak yang secara formal didudukkan sebagai tergugat ataupun tergugat intervensi. Padahal, objek yang dipersoalkan berkaitan langsung dengan surat keterangan pendidikan yang menyangkut dirinya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum: bagaimana apabila seseorang yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam suatu perkara justru merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut?

Dalam perspektif hukum acara, terdapat konsep perlawanan pihak ketiga yang dikenal dengan istilah derden verzet.

Secara konseptual, apabila Gibran merasa hak atau kepentingan hukumnya dirugikan oleh putusan tersebut, terbuka kemungkinan untuk menguji apakah ia memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Memang, UU PTUN tidak secara eksplisit mengatur lembaga derden verzet terhadap putusan PTUN. Namun, Pasal 132 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur kemungkinan penggunaan hukum acara perdata sebagai hukum acara tambahan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU PTUN dan tidak bertentangan dengan karakteristik hukum acara PTUN.

Beberapa ketentuan yang dapat menjadi rujukan dalam membahas konsep perlawanan pihak ketiga antara lain:

1. Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg

Ketentuan ini mengatur hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang merugikan haknya.

2. Pasal 378 sampai dengan Pasal 384 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

Ketentuan ini mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang merugikan kepentingan hukumnya, meskipun pihak tersebut sebelumnya tidak terlibat dalam perkara.

3. Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga

Dalam penerapannya, konsep perlawanan pihak ketiga harus tetap memperhatikan karakteristik hukum acara PTUN, kompetensi absolut pengadilan, serta kepentingan hukum yang benar-benar dimiliki oleh pihak yang mengajukan perlawanan.

Dengan demikian, penggunaan mekanisme derden verzet dalam perkara PTUN bukanlah sesuatu yang dapat diterima secara otomatis. Harus terlebih dahulu diuji dasar hukum, kompetensi pengadilan, objek perlawanan, dan kedudukan hukum pihak yang mengajukannya.

APAKAH DERDEN VERZET DAPAT MENUNDA EKSEKUSI?

Pada prinsipnya, pengajuan perlawanan pihak ketiga tidak serta-merta menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Namun, terdapat kemungkinan untuk meminta penundaan pelaksanaan eksekusi melalui mekanisme hukum yang dapat diterapkan dalam perkara tersebut.

Permohonan penundaan harus disertai alasan hukum yang kuat, terutama apabila:

• Terdapat kepentingan hukum pihak ketiga yang secara nyata terancam dirugikan.
• Pelaksanaan eksekusi berpotensi menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan.
• Eksekusi belum selesai dilaksanakan.

Kendati demikian, pengajuan permohonan penundaan tidak otomatis membuat eksekusi berhenti. Harus ada dasar kewenangan dan penetapan pengadilan yang sah untuk menangguhkan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, apabila Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 belum dilaksanakan, kemungkinan Gibran mengajukan perlawanan pihak ketiga beserta permohonan penundaan eksekusi patut menjadi salah satu aspek yang dikaji secara serius.

Tentu, diterima atau tidaknya upaya tersebut sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim terhadap persyaratan hukum yang berlaku.

BAGAIMANA JIKA DERDEN VERZET DIKABULKAN?

Di sinilah kemungkinan munculnya babak baru dalam drama hukum ijazah Gibran.

Apabila perlawanan pihak ketiga dikabulkan, konsekuensi hukumnya harus dilihat berdasarkan ruang lingkup amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Putusan yang mengabulkan derden verzet tidak serta-merta berarti seluruh putusan perkara sebelumnya menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum. Namun, sepanjang menyangkut hak dan kepentingan hukum pihak ketiga yang dilindungi melalui putusan perlawanan tersebut, dapat timbul konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan maupun akibat putusan semula.

Beberapa kemungkinan konsekuensi hukumnya antara lain:

1. Perlindungan terhadap Hak Pihak Ketiga

Putusan perlawanan dapat memberikan perlindungan terhadap hak atau kepentingan hukum pihak ketiga yang sebelumnya tidak dilibatkan dalam perkara.

2. Perubahan atau Pembatalan Tindakan Eksekusi

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan eksekusi merugikan hak pihak ketiga yang dilindungi hukum, pengadilan dapat memberikan putusan sesuai kewenangannya terhadap tindakan eksekusi tersebut.

3. Penilaian Kembali terhadap Akibat Hukum Putusan Semula

Putusan perlawanan dapat memengaruhi keberlakuan atau akibat hukum putusan semula sepanjang berkaitan dengan kepentingan hukum pihak ketiga yang berhasil dibuktikan.

4. Pemeriksaan terhadap Pokok Persoalan Hukum

Apabila terdapat dasar hukum dan ruang lingkup pemeriksaan yang memungkinkan, persoalan materiil yang berkaitan dengan hak pihak ketiga dapat menjadi bagian dari pemeriksaan pengadilan.

5. Terbukanya Upaya Hukum Lanjutan

Terhadap putusan atas perlawanan pihak ketiga, para pihak tetap memiliki kemungkinan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dengan demikian, apabila perlawanan pihak ketiga benar-benar diterima dan dikabulkan, bukan tidak mungkin akan muncul rangkaian proses hukum lanjutan yang kembali memperdebatkan kedudukan dan akibat hukum putusan sebelumnya.

Tentu, hal tersebut bukan berarti perkara awal otomatis diulang dari awal atau objek KTUN otomatis kembali dinyatakan sah. Semuanya bergantung pada pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan.

DRAMA HUKUM IJAZAH GIBRAN BELUM TENTU BERAKHIR

Dari seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pernyataan tidak adanya upaya hukum lanjutan terhadap Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 perlu ditempatkan secara proporsional.

Benar bahwa terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tidak tersedia upaya banding. Namun, persoalan hukum mengenai kemungkinan adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut merupakan persoalan berbeda yang masih dapat dikaji berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Apakah Gibran benar-benar memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan derden verzet? Apakah pengadilan berwenang memeriksa perlawanan tersebut? Apakah permohonan penundaan eksekusi dapat dikabulkan? Dan, apabila perlawanan dikabulkan, sejauh mana akibat hukumnya terhadap putusan semula?

Semua itu merupakan pertanyaan hukum yang membutuhkan pengujian, bukan sekadar perdebatan opini di media sosial.

Pada akhirnya, harus diingat bahwa mekanisme hukum tidak boleh digunakan hanya untuk mengulur waktu atau menghindari pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap upaya hukum harus memiliki dasar, kedudukan hukum, dan kepentingan yang sah.

Namun, sebaliknya, kepastian hukum juga tidak boleh mengabaikan hak seseorang yang secara nyata dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, terutama apabila orang tersebut tidak pernah dilibatkan dalam proses pemeriksaan perkara.

DRAMA HUKUM IJAZAH GIBRAN TAMPAKNYA BELUM TENTU SEGERA BERAKHIR.

AKAN ADA EPISODE BERIKUTNYA, DENGAN BABAK DAN ARGUMENTASI HUKUM YANG BARU.

Bersambung…?