BADUNG | Dunia News Bali – Dugaan kejanggalan dalam proses administrasi dan pensertipikatan tanah di kawasan Jalan Pantai Balangan–Cenggiling, Persil 11, Klas III, Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kini bergulir ke tingkat pusat.
Sebanyak sembilan warga penggarap secara resmi mengadukan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung kepada Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri. Pengaduan tersebut menyoroti dugaan perubahan peta bidang tanah dari sebelumnya 10 bidang menjadi 35 bidang.
Objek tanah yang dipersoalkan memiliki luas sekitar 191.050 meter persegi atau setara 19,1 hektare. Sembilan warga tersebut mengklaim telah menguasai dan menggarap lahan itu secara turun-temurun selama puluhan tahun.
Melalui kuasa hukum Akbar Law Firm, pengaduan ditujukan kepada Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri di Jakarta. Laporan bernomor 08/P/ALF/XI/2026 tersebut disampaikan pada Jumat (6/11/2026), dengan menguraikan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses administrasi pertanahan di BPN Badung.
Kuasa hukum para warga, Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., menilai perubahan jumlah bidang dari 10 menjadi 35 perlu diperiksa secara menyeluruh. Terlebih, perubahan tersebut dipersoalkan karena diduga tidak disertai pengukuran ulang terhadap objek tanah yang selama ini secara fisik dikuasai para kliennya.
“Kami mendesak Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri untuk mengusut tuntas proses pensertipikatan tanah negara di Jalan Pantai Balangan Cenggiling, Ungasan, yang di atasnya merupakan tanah garapan sah para klien kami. Ada dugaan kuat intervensi, manipulasi peta bidang dari 10 bidang menjadi 35 bidang, serta penyalahgunaan wewenang,” tegas Rizal, Senin (9/11/2026).
Sembilan Warga Klaim Kuasai Tanah Puluhan Tahun
Sembilan warga yang memberikan kuasa hukum kepada Akbar Law Firm masing-masing I Made Kena, I Made Hendra Gunawan, I Nyoman Siang, I Wayan Dwipa, I Made Yudiana, I Wayan Kuncig, I Wayan Wirka, I Made Dra, dan Ni Made Weji.
Mereka menyatakan memiliki riwayat penguasaan fisik atas tanah tersebut secara turun-temurun. Sebagai dokumen pendukung, para warga disebut memiliki Kartu Data yang diterbitkan Dinas Pendapatan Kabupaten Badung serta secara rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kendati demikian, proses pensertipikatan tanah di kawasan tersebut kembali menimbulkan persoalan. Pasalnya, objek yang disengketakan disebut berstatus tanah negara yang selama ini dimanfaatkan dan digarap oleh masyarakat.
Bagi pihak warga, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut perubahan administrasi pertanahan. Riwayat penguasaan fisik, dokumen perpajakan, serta perjalanan hukum sebelumnya dinilai harus menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.
Riwayat Sengketa Bergulir Sejak 2001
Sengketa tanah di Ungasan tersebut memiliki perjalanan hukum yang cukup panjang. Persoalan ini disebut telah berlangsung sejak 2001, ketika I Ketut Nulung bersama sejumlah pihak mengajukan permohonan sertifikat hak milik melalui kuasa hukum.
Namun, permohonan tersebut sempat ditolak BPN Badung. Penolakan itu kemudian berlanjut menjadi perkara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya, hingga Mahkamah Agung.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/TUN/2002 tertanggal 8 April 2004, sebagaimana diuraikan dalam pengaduan, BPN Badung diperintahkan untuk memproses permohonan pihak Nulung dan kawan-kawan.
Putusan tersebut kembali menjadi salah satu poin yang dipersoalkan kuasa hukum sembilan warga. Terlebih, pada Maret 2026, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kembali menggelar sidang di Kantor Desa Ungasan terkait permohonan pensertipikatan tanah yang diklaim masih dikuasai secara fisik oleh para pemberi kuasa.
Rizal meminta agar pemeriksaan oleh Satgas Anti Mafia Tanah tidak hanya terfokus pada dokumen administrasi. Menurutnya, penelusuran juga perlu mencakup riwayat objek tanah, proses perubahan peta bidang, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan sertipikat.
Dalam pengaduan tersebut, terdapat pula tiga nama yang dinilai memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan sertipikat dan turut dicantumkan untuk ditelusuri lebih lanjut.
Kepala BPN Badung Beri Tanggapan
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai pengaduan sembilan warga dan polemik perubahan peta bidang dari 10 menjadi 35 bidang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, I Nyoman Mertayasa, S.SiT., M.H., memberikan tanggapan singkat.
“Gih Pak. Kita menunggu dari Kementerian dan Kanwil,” demikian jawaban Mertayasa melalui pesan singkat.
Pernyataan tersebut menjadi respons BPN Badung di tengah bergulirnya pengaduan para warga kepada Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan lebih lanjut dari BPN Badung mengenai dasar perubahan peta bidang, mekanisme pengukuran, maupun tahapan administrasi pensertipikatan yang dipersoalkan kuasa hukum.
Pengaduan ini diharapkan dapat membuka terang persoalan administrasi pertanahan di Ungasan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan atas objek tanah tersebut. (Dnb13)