DENPASAR | Dunia News Bali – Dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten Badung, Bali, kembali menjadi perhatian. Kali ini, persoalan tersebut mencuat setelah kuasa hukum Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., mengungkapkan telah melaporkan tiga pihak yang diduga berkaitan dengan penerbitan dokumen dan sertifikat tanah yang keabsahannya dipersoalkan.
Ketiga pihak yang menjadi fokus laporan tersebut masing-masing berinisial Dr. IWS, yang disebut sebagai anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), IWS yang disebut menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, serta IMK yang disebut sebagai Kepala Desa Ungasan.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Dr. Rizal Akbar saat memberikan keterangan kepada awak media di Denpasar, Senin (9/11/2026).
Menurut pihak pelapor, persoalan yang diadukan tidak hanya menyangkut keabsahan sertifikat tanah, tetapi juga rangkaian proses administrasi yang mendahuluinya. Mulai dari penerbitan surat keterangan sporadik oleh pemerintah desa hingga tahapan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah mekanisme verifikasi dalam penerbitan sertifikat tanah. Kuasa hukum pelapor mempertanyakan bagaimana permohonan yang menurut penilaian pihaknya belum memenuhi persyaratan administrasi dapat tetap diproses.
“Pertanyaan saya, kenapa terdapat permohonan penerbitan sertifikat yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap diproses? Padahal, kewenangan penerbitan sertifikat berada pada BPN,” ungkapnya.
Selain proses di lingkungan BPN, pihak pelapor juga menyoroti penerbitan surat keterangan sporadik oleh pemerintah desa.
Kuasa hukum mempertanyakan dasar penerbitan dokumen tersebut kepada seseorang yang menurut klaim pihaknya tidak menguasai secara fisik bidang tanah yang menjadi objek persoalan.
Ia menilai informasi mengenai penguasaan fisik tanah semestinya menjadi salah satu aspek penting yang diverifikasi sebelum dokumen administrasi pertanahan diterbitkan.
Untuk memperkuat pengaduannya, Dr. Rizal Akbar mengaku telah melakukan penelusuran terhadap objek tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Penelusuran tersebut dilakukan dengan mencocokkan informasi pertanahan berdasarkan data dan lokasi bidang tanah yang dipersoalkan.
Selain menggunakan aplikasi, pihaknya juga mengaku telah mendatangi langsung lokasi objek tanah, mengambil dokumentasi foto, serta melakukan pencocokan informasi guna memperoleh gambaran mengenai status dan data pertanahan.
Meski demikian, hasil penelusuran tersebut masih perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen asli, riwayat administrasi pertanahan, dasar penguasaan tanah, serta keterangan dari seluruh pihak yang berkepentingan.
Dengan demikian, keabsahan dokumen maupun proses penerbitan sertifikat tetap memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan oleh instansi berwenang.
Di tengah proses pengaduan tersebut, pihak Dr. Rizal Akbar berharap Satgas Mafia Tanah turun tangan untuk menelusuri persoalan yang dilaporkan.
Ia mengungkapkan, sebelumnya telah berupaya mendapatkan sejumlah dokumen dan informasi yang dinilai diperlukan untuk memperjelas duduk perkara. Namun, menurut pengakuannya, upaya tersebut belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Pihaknya kemudian mengaku mendapat saran agar persoalan tersebut disampaikan kepada Satgas Mafia Tanah, termasuk melibatkan unsur BPN pusat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses terhadap informasi pertanahan sekaligus mengurai kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses administrasi yang dipersoalkan.
“Ini sudah direspons cukup positif. Kita memang menghadapi orang-orang yang memiliki jabatan luar biasa. Tetapi persoalan seperti ini harus dibuka secara terang,” kata Dr. Rizal Akbar.
Dalam pengaduannya, pihak pelapor menyebut sejumlah dugaan tindak pidana yang dinilai perlu didalami aparat penegak hukum. Dugaan tersebut antara lain pemalsuan surat, penyalahgunaan kewenangan, hingga kemungkinan adanya persekongkolan jahat.
Kuasa hukum menegaskan, untuk tahap awal terdapat tiga pihak yang menjadi fokus pengaduan. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara maupun penambahan pihak lain apabila ditemukan fakta dan alat bukti yang relevan.
“Untuk sementara tiga orang dulu. Dugaan pemalsuan surat, penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan jahat, dan nanti pengembangan pasal-pasalnya tentu menjadi kewenangan pihak penyelidik,” tegasnya.
Pihak pelapor menyerahkan proses pendalaman dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasus ini kembali mengangkat persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, khususnya terkait proses penerbitan dokumen dan sertifikat hak atas tanah.
Dalam sistem pertanahan, keabsahan sertifikat tidak dapat dilepaskan dari sejumlah aspek mendasar, seperti riwayat penguasaan tanah, kelengkapan dokumen, dasar penerbitan surat keterangan, proses verifikasi, serta prosedur administrasi yang dijalankan oleh instansi berwenang.
Apabila dugaan penyimpangan yang dilaporkan terbukti melalui proses hukum, persoalan tersebut berpotensi menjadi perhatian serius terhadap integritas tata kelola pertanahan sekaligus perlindungan hak masyarakat atas tanah.
Karena itu, tindak lanjut aparat penegak hukum dan Satgas Mafia Tanah dinilai penting untuk memastikan setiap dugaan diperiksa secara objektif, transparan, dan profesional.
Di sisi lain, ketiga pihak yang disebut dalam pengaduan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun menggunakan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung I Nyoman Mertayasa, S.SiT., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dan tanggapan dari Kementerian ATR/BPN maupun Kantor Wilayah (Kanwil) BPN.
“Gih pak….kita menunggu dari Kementerian dan Kanwil,” demikian jawaban singkat Kepala BPN saat merespons konfirmasi media.
Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak BPN Badung, Kanwil BPN, maupun Kementerian ATR/BPN untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan persoalan administrasi pertanahan tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa laporan dan dugaan yang disampaikan pihak pelapor belum merupakan bukti kesalahan ataupun penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Editor: Riza