Mangupuranews – NUSA DUA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri BPR Bali memperkuat intermediasi dan memperluas pembiayaan UMKM guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,78 persen. Dorongan tersebut disampaikan pada evaluasi kinerja industri perbankan rakyat di Badung, Selasa (3/11).
Kinerja industri Bank Perekonomian Rakyat dan BPR Syariah (BPR/S) di Pulau Dewata secara umum menunjukkan tren ekspansif hingga September 2026. Kendati demikian, regulator menyoroti laju kredit yang masih didominasi segmen korporasi atau non-UMKM serta membengkaknya aset bermasalah.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menegaskan bahwa kedekatan emosional dan geografis dengan masyarakat lokal adalah modal utama BPR/S.
”Keunggulan tersebut perlu dioptimalkan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan produktif yang sesuai dengan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang baik,” ujar Parjiman dalam sambutannya di Nusa Dua, Badung.
Intermediasi Tumbuh, tapi Kredit UMKM Melambat
Kinerja intermediasi BPR/S Bali mencatatkan sejumlah indikator positif per September 2026:
Total aset menyentuh angka Rp22,81 triliun atau naik 2,01 persen (yoy).
Dana Pihak Ketiga (DPK) terkumpul sebesar Rp18,22 triliun, tumbuh 1,75 persen (yoy).
Penyaluran kredit terealisasi Rp14,17 triliun, meningkat 5,66 persen (yoy).
Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) terkerek ke posisi 77,73 persen.
Ketahanan modal juga tergolong solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) di level 28,66 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan. Kualitas aset turut membaik dengan penurunan rasio kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) gross dari 14,88 persen pada September 2025 menjadi 11,27 persen pada September 2026.
Namun, di balik kenaikan angka tersebut terselip ketimpangan laju pembiayaan. Porsi kredit UMKM per September 2026 tercatat sebesar Rp6,67 triliun (47,10 persen dari total kredit) dan hanya tumbuh 1,59 persen (yoy). Angka ini tertinggal jauh dibanding pertumbuhan kredit non-UMKM yang melesat hingga 9,56 persen (yoy).
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, menekankan bahwa peta penyaluran ini harus segera diarahkan kembali ke mandat awalnya.
”Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan orientasi pembiayaan kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal,” kata Adityo.
Lampu Kuning Kredit Sindikasi dan Ledakan AYDA
Selain disparitas portofolio kredit, OJK menyoroti dua celah risiko yang membayangi BPR/S di Bali, yakni lonjakan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dan risiko kredit sindikasi.
Hingga September 2026, nilai AYDA BPR/S Bali membengkak 11,99 persen (yoy) menjadi Rp1,48 triliun. Pada periode yang sama, portofolio pembiayaan sindikasi juga melonjak 23,69 persen (yoy) hingga mencapai Rp1,48 triliun dengan rasio NPL menyentuh 18,82 persen.
Kombinasi agunan macet yang tinggi dan risiko gagal bayar pada pembiayaan bersama menuntut perbankan memperketat verifikasi analisis pinjaman serta valuasi aset jaminan. BPR/S diminta menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang realistis dan mempercepat likuidasi AYDA agar likuiditas tidak tertekan beban aset nonproduktif.
Konsolidasi Modal Inti Menuju Penyehatan Industri
Di sisi kelembagaan, agenda konsolidasi kepemilikan modal perbankan terus menunjukkan progres nyata.
Jumlah BPR/S yang belum memenuhi modal inti minimum menyusut drastis dari 40 bank pada Desember 2020 menjadi menyisakan 5 bank saja per September 2026. Dari 10 grup kepemilikan teridentifikasi, 6 grup telah merampungkan penggabungan atau restrukturisasi modal, sementara 4 grup sisanya tengah menuntaskan proses konsolidasi.
Langkah penguatan struktur modal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR/S 2024–2027. Ke depan, BPR/S diharapkan menerapkan tata kelola berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana demi menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus memperluas akses permodalan bagi komunitas lokal. (editor: brv)