BADUNG | Dunia News Bali – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung berencana memanggil manajemen RS Siloam Denpasar atau Siloam Hospitals Bali untuk meminta penjelasan terkait informasi rencana penghentian pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan mulai 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada manajemen rumah sakit apabila informasi tersebut terbukti benar.
Hal itu disampaikan Graha Wicaksana di sela-sela kegiatan Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan yang berlangsung di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengingatkan, rumah sakit swasta tetap memiliki kewajiban memberikan penanganan pertama kepada pasien dalam kondisi gawat darurat, termasuk pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan pertolongan medis untuk menyelamatkan nyawa.
“Kalau mereka tidak menerima pasien BPJS kan berarti mereka melanggar aturan,” tegas Graha Wicaksana.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, ia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung melakukan monitoring sekaligus pengawasan terhadap kebijakan pelayanan yang akan diterapkan RS Siloam.
Graha mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi, baik dari pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
“Sejauh ini kami belum mendapat informasi baik dari pihak rumah sakit maupun dari Dinas Kesehatan. Tentunya bila itu benar, kami melalui Komisi IV DPRD Badung akan memanggil untuk dapat mendengar alasan pihak rumah sakit, namun sejauh ini kami belum mendapat informasi,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan apabila RS Siloam benar-benar memutuskan tidak memperpanjang kerja sama pelayanan dengan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, terutama kalangan menengah ke bawah yang selama ini mengandalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.
“Kalau mereka tidak memperpanjang BPJS Kesehatan, ya berarti kan hanya bisa menangani pasien yang menengah ke atas, ‘and the have’ (yang punya), seperti itu kalau penafsiran saya. Seyogyanya mereka pasien BPJS, bagaimanapun juga masyarakat menengah ke bawah sangat menggantungkan layanan kesehatan kepada BPJS itu,” ungkapnya.
Graha menegaskan, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Badung semestinya mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau.
Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Badung sebelumnya juga pernah memanggil manajemen RS Kasih Ibu dan RSUD Mangusada untuk meminta penjelasan atas berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit.
Editor: Dnb13