Catatan: Prof. Dr. IB Raka Suardana
Guru Besar FEB Undiknas Denpasar dan WKU Kadin Bali
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang merupakan kolaborasi antara Jamkrida Bali, Jamkrida NTB Syariah, dan Jamkrida NTT pada 13 November 2026 menjadi momentum menarik dalam perjalanan pembangunan ekonomi kawasan Sunda Kecil. Kesepakatan tersebut bukan sekadar seremoni antara tiga perusahaan penjaminan milik daerah. Lebih dari itu, terdapat pesan ekonomi yang cukup kuat: bahwa membangun daya saing daerah tidak harus dilakukan dengan berjalan sendiri-sendiri. Di tengah persaingan ekonomi yang semakin terbuka, kolaborasi justru dapat menjadi sumber kekuatan baru untuk memperluas pembiayaan, mengembangkan usaha, dan menggerakkan ekonomi lintas wilayah.
Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan tiga provinsi yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda, tetapi menyimpan peluang besar untuk saling melengkapi. Bali relatif kuat dengan sektor pariwisata, perdagangan, akomodasi, restoran, dan industri kreatif. NTB memiliki potensi pada pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Sementara itu, NTT mempunyai kekuatan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, energi, serta pariwisata berbasis alam dan budaya.
Perbedaan tersebut sesungguhnya merupakan modal ekonomi regional. Bali membutuhkan pasokan berbagai komoditas pangan dan produk lokal untuk mendukung industri pariwisatanya. Di sisi lain, NTB dan NTT memiliki peluang memperluas pasar bagi hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan. Apabila hubungan ekonomi ini dibangun secara terencana, akan tercipta keterkaitan antara daerah produsen dan daerah konsumen. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah, tetapi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat kawasan Sunda Kecil.
Namun, potensi besar tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan pelaku ekonomi untuk berkembang. UMKM dan usaha produktif di ketiga provinsi masih menghadapi persoalan klasik, terutama keterbatasan modal, akses pembiayaan perbankan, kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan jangkauan pasar. Banyak usaha memiliki produk dan peluang pasar yang menjanjikan, tetapi sulit berkembang karena terbatasnya kemampuan memenuhi persyaratan kredit, khususnya terkait agunan dan kelayakan pembiayaan.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan ekonomi daerah bukan semata-mata terletak pada ketersediaan peluang usaha, melainkan juga pada kemampuan menghubungkan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan. Di sinilah perusahaan penjaminan memiliki peran strategis. Penjaminan bukan hanya instrumen untuk membantu pelaku usaha memperoleh kredit, tetapi juga menjadi jembatan antara sektor produktif dan lembaga keuangan.
Kolaborasi Jamkrida Bali, Jamkrida NTB Syariah, dan Jamkrida NTT menawarkan pendekatan yang lebih luas melalui skema co-guarantee atau penjaminan bersama. Melalui skema ini, ketiga perusahaan dapat berkolaborasi dalam menjamin suatu proyek atau pembiayaan dengan pembagian risiko sesuai porsi yang disepakati. Pendekatan tersebut memungkinkan kapasitas penjaminan diperbesar sehingga proyek-proyek yang sebelumnya sulit dijangkau oleh satu perusahaan dapat dipertimbangkan secara bersama.
Dari perspektif bisnis, terdapat setidaknya tiga keuntungan penting. Pertama, peningkatan kapasitas penjaminan untuk mendukung proyek strategis dan pembiayaan bernilai besar. Kedua, perluasan jaringan usaha dan akses pasar lintas provinsi sehingga peluang bisnis tidak lagi dibatasi oleh wilayah administratif. Ketiga, peningkatan kepercayaan perbankan dan lembaga pembiayaan karena risiko dapat dikelola melalui kerja sama beberapa perusahaan penjaminan.
Manfaatnya juga dapat dirasakan oleh pelaku ekonomi secara langsung. UMKM di Bali, misalnya, berpeluang memperoleh dukungan pembiayaan untuk pengembangan akomodasi, usaha kuliner, kerajinan, dan industri kreatif pariwisata. Pelaku usaha di NTB dan NTT dapat memanfaatkan peluang pembiayaan untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan pengolahan hasil sumber daya lokal. Bahkan, kerja sama ini dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kelistrikan, dan proyek strategis lainnya.
Akan tetapi, keberhasilan kolaborasi tidak cukup ditentukan oleh penandatanganan MoU. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kerja sama kelembagaan berhenti pada kesepakatan formal karena tidak segera diterjemahkan menjadi kegiatan bisnis yang terukur. Oleh sebab itu, ketiga Jamkrida perlu segera menyusun peta proyek potensial, menentukan sektor prioritas, membangun mekanisme pembagian risiko, dan menetapkan target bisnis yang realistis.
Aspek kehati-hatian juga tidak boleh diabaikan. Setiap proyek harus melalui analisis kelayakan yang memadai, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan masing-masing perusahaan. Pembagian klaim dan mekanisme subrogasi harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Penguatan sumber daya manusia, pertukaran pengalaman operasional, dan digitalisasi layanan penjaminan juga menjadi kebutuhan untuk membangun sistem kerja yang efisien dan profesional.
Lebih jauh, kolaborasi ini sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan perusahaan. Ada kepentingan pembangunan yang lebih besar, yaitu menciptakan ekosistem ekonomi regional yang terintegrasi. Lima pilar yang ditawarkan dalam cetak biru kolaborasi Sunda Kecil, yakni energi dan infrastruktur, pariwisata, perdagangan, sumber daya manusia, serta teknologi informasi, dapat menjadi landasan untuk memperluas dampak kerja sama.
Pada akhirnya, keberhasilan sinergi Jamkrida Bali, NTB Syariah, dan NTT harus diukur dari manfaat ekonominya. Apakah semakin banyak UMKM yang memperoleh akses pembiayaan? Apakah perdagangan antardaerah semakin berkembang? Apakah investasi baru dan lapangan kerja semakin terbuka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi ukuran yang lebih substantif dibandingkan sekadar besarnya nilai kerja sama atau jumlah perjanjian yang ditandatangani.
Intinya, penandatanganan PKS antara tiga Jamkrida pada 13 November 2026 merupakan langkah strategis untuk membangun kekuatan ekonomi kawasan Sunda Kecil. Bali, NTB, dan NTT memiliki keunggulan yang berbeda, tetapi justru perbedaan itulah yang dapat menjadi sumber pertumbuhan bersama. Tantangan berikutnya adalah mengubah semangat kolaborasi menjadi aksi bisnis yang nyata, profesional, dan berkelanjutan. Sebab, kekuatan ekonomi regional tidak dibangun dengan berjalan sendiri-sendiri, melainkan dengan kemampuan untuk saling melengkapi, berbagi peluang, dan mengelola risiko bersama. Tiga provinsi boleh memiliki karakter ekonomi berbeda, tetapi memiliki satu kepentingan yang sama: tumbuh lebih kuat dan sejahtera bersama. (***)