GIANYAR | Dunia News Bali – Sengketa akses jalan menuju lahan milik investor Benny Wulur di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, kembali memanas. Beton penghalang yang sebelumnya dipasang di akses jalan tersebut kini kembali dilengkapi kawat berduri.
Pemasangan kawat berduri itu diketahui terjadi pada Jumat (13/11/2026). Perkembangan tersebut disampaikan Kuasa Hukum Benny Wulur, I Made Somya Putra, S.H., M.H. (Jro Somya), saat diwawancarai, Sabtu (14/11/2026).
Jro Somya mengatakan, laporan pidana yang diajukan kliennya terkait pihak-pihak yang menutup akses jalan tersebut saat ini masih bergulir. Bahkan, menurutnya, seluruh pihak yang dilaporkan akan segera dimintai keterangan.
“Perkembangan kasus laporan pidana Pak Benny Wulur terkait pihak-pihak yang menutup akses jalan yang sudah dibebaskan di Keramas saat ini sudah bergulir. Dalam waktu dekat, semua pihak akan diperiksa. Jadi, proses ini terus berjalan dan bagi kami sudah on the track,” ungkap Jro Somya.
Di tengah proses hukum tersebut, pihaknya justru menerima informasi bahwa beton-beton yang ditancapkan pada akses jalan menuju lahan kliennya kembali dipasangi kawat berduri.
Menurut Jro Somya, tindakan tersebut berpotensi semakin memperbesar kerugian yang dialami kliennya. Pihaknya mengaku telah memetakan berbagai dampak kerugian akibat persoalan penghalangan akses tersebut.
“Beton-beton yang ditancapkan khusus di akses jalan yang sudah dibebaskan menuju tanah Pak Benny atau klien kami, sekarang kembali dipasangi kawat berduri. Tidak apa-apa, justru semakin jauh mereka berbuat, semakin besar juga hitung-hitungan kerugian yang nantinya akan kami ajukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh dampak kerugian tersebut telah mulai diinventarisasi. Apabila tindakan penghalangan akses terus berlanjut, nilai kerugian yang diperhitungkan pihaknya juga berpotensi semakin besar.
Tidak hanya melalui jalur pidana, tim kuasa hukum Benny Wulur juga telah mempersiapkan langkah hukum melalui jalur perdata.
Jro Somya menilai, tindakan yang dipersoalkan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum keperdataan, terutama menyangkut kerugian yang dialami kliennya.
“Kami sudah memetakan semuanya. Mereka semakin memperdalam perbuatannya, sehingga kami tinggal menghitung kerugian yang semakin membesar. Sementara itu, laporan pidana juga sedang berjalan. Dari sisi keperdataan, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti kemungkinan adanya tanggung jawab pihak-pihak di lingkungan pemerintahan, termasuk aparat desa dan unsur pemerintahan lainnya, apabila ditemukan adanya pembiaran terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait juga akan menjadi bagian yang dikaji secara hukum, termasuk kemungkinan kerugian yang timbul akibat dugaan pembiaran.
“Kami juga ingin menguji peran aparat desa dan aparat pemerintahan yang ada di sana. Termasuk nilai-nilai kerugian yang akan kami hitung terhadap dugaan pembiaran ini,” katanya.
Meski telah menyiapkan langkah hukum lanjutan, Jro Somya berharap pihak-pihak yang terlibat segera menyadari konsekuensi dari tindakan yang dipersoalkan dan mengambil langkah bijaksana untuk menghentikan polemik.
Ia menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme hukum agar persoalan tidak semakin meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar.
“Kami berharap mereka segera menyadari perbuatan melawan hukum yang kami persoalkan ini, sehingga segera mengambil langkah bijak untuk menghentikan semuanya,” tutupnya.
Sebagai informasi, sengketa akses jalan menuju proyek pembangunan co-living milik Benny Wulur di Keramas sebelumnya mencuat setelah muncul klaim kepemilikan atas jalan yang digunakan sebagai akses menuju lahan tersebut.
Pihak Benny melalui tim kuasa hukumnya mengungkapkan adanya permintaan kompensasi sebesar Rp1,5 miliar dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik jalan. Permintaan tersebut disebut disertai ancaman penutupan akses apabila tidak dipenuhi.
Persoalan itu kemudian berlanjut ke ranah hukum. Pada 2 November 2026, Benny Wulur melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan ke Polda Bali dengan pihak berinisial NLPN sebagai terlapor.
Sebelumnya, tim kuasa hukum juga telah melakukan penelusuran dokumen pertanahan dan riwayat akses jalan yang menurut mereka menjadi dasar hak penggunaan jalan menuju lahan kliennya.
Kini, dengan kembali dipasangnya kawat berduri pada beton penghalang, sengketa tersebut memasuki perkembangan baru. Pihak Benny Wulur menyatakan akan melanjutkan upaya hukum melalui jalur pidana maupun perdata.
Namun demikian, status hukum akses jalan, dugaan pelanggaran, serta kemungkinan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait tetap harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian oleh lembaga berwenang.
Dunia News Bali membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak yang mengklaim kepemilikan jalan, pihak terlapor, serta Pemerintah Desa Keramas maupun Pemerintah Kabupaten Gianyar demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Riza)