BADUNG – Dunianewsbali.com, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung, Made Wijaya, angkat bicara terkait berlarut-larutnya konflik antara Desa Adat Jimbaran dan investor PT Jimbaran Hijau (JH). Persoalan ini mencuat kembali setelah akses menuju Pura Belong Batu Nunggul ditutup pihak perusahaan, sementara masyarakat adat menuntut hak untuk membuka kembali jalan menuju tempat suci tersebut.
Menurut Made Wijaya, PT Jimbaran Hijau sejatinya memegang hak sewa pemerintah atas lahan hutan negara. Dengan demikian, kata dia, pemerintah memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa investasi di atas tanah negara harus tunduk pada aturan daerah, hukum adat, dan nilai budaya setempat.
“Investor di mana pun berada, wajib menghormati aturan yang berlaku, terlebih di Bali. Apalagi ini menyangkut tempat suci. Secara etika dan moral, mereka harus menunjukkan kebijakan dan menghormati tradisi di tanah tempat mereka berinvestasi,” tegasnya.
Ia menilai, tak semestinya perdebatan hukum dijadikan tameng untuk mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Seorang investor, lanjutnya, seharusnya memahami konteks sosial dan spiritual di wilayahnya berinvestasi, bukan sekadar menonjolkan aspek legal formal.
“Kalau saya sebagai investor, tentu tidak akan memaksakan ego sektoral seperti itu. Kita hidup di Bali, dan di sini ada aturan adat yang harus dijunjung,” sindirnya.
Made Wijaya juga menyoroti peran para kuasa hukum yang, menurutnya, kerap terjebak dalam tafsir hukum sempit tanpa memahami konteks adat dan sosial masyarakat. Ia mencontohkan, pembangunan pura yang dibiayai melalui hibah dari Pemerintah Provinsi Bali justru dihadang dengan alasan hukum formal.
“Itu seolah-olah tidak paham di mana kita berpijak. Kalau caranya seperti itu, bagaimana mungkin investasi bisa diterima masyarakat?” ujarnya.
Sebagai Bendesa Adat, Made Wijaya mengingatkan bahwa masyarakat adat memiliki kekuatan sosial besar yang dapat memengaruhi iklim investasi. Namun, ia tetap menegaskan pentingnya dialog dan mediasi agar persoalan tidak berlarut.
“Bendesa memiliki ribuan krama. Kalau masyarakat digerakkan, apakah investasi bisa berjalan kondusif? Tapi kami masih bisa diajak bicara secara baik-baik,” ungkapnya.
Persoalan antara Desa Adat Jimbaran dan PT Jimbaran Hijau telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Berdasarkan Resume Permasalahan Keberadaan PT Jimbaran Hijau tertanggal 29 Juli 2025, konflik ini bermula sejak alih izin lokasi dan HGB pada 1990-an.
Awalnya, lahan tersebut dikelola warga Jimbaran secara turun-temurun sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Namun, pada 1994, lahan itu dilepaskan melalui surat pernyataan “tidak keberatan” yang ditandatangani sejumlah pejabat kelurahan dan petajuh adat, tanpa melibatkan para penggarap.
Lahan kemudian berpindah tangan dari PT Bali Paradise Resort ke PT Citratama Selaras (CTS), dan akhirnya ke PT Jimbaran Hijau (JH) pada tahun 2009. Warga menganggap proses pelepasan hak tersebut tidak transparan dan tanpa musyawarah, yang berujung pada hilangnya lahan garapan dan mata pencaharian sebagian warga.
“Tanah itu sumber hidup kami. Tapi ketika investor datang, kami hanya jadi penonton di rumah sendiri,” ungkap perwakilan Tim Advokasi Masyarakat Adat Jimbaran.
Proyek yang awalnya digadang sebagai Bali International Park (BIP) dan lokasi KTT APEC 2013 tak pernah terealisasi. Kini, area seluas ratusan hektare tersebut sebagian besar masih kosong dan dijaga ketat oleh pihak keamanan perusahaan.
HGB PT Jimbaran Hijau diketahui berakhir pada 2019, dan masyarakat berharap Kementerian ATR/BPN tidak memperpanjang izin tersebut, melainkan mengembalikannya kepada negara untuk kemudian diberikan prioritas pengelolaan kepada masyarakat adat Jimbaran.