“Sesuai aturan, tanah negara yang telantar lebih dari tiga tahun bisa ditarik kembali untuk didistribusikan kepada pihak yang berhak,” ujar Bendesa Adat Jimbaran, I Gusti Made Rai Dirga Arsana Putra.
Menurutnya, sekitar 300 Kepala Keluarga kini hidup tanpa akses terhadap lahan produktif. Ironisnya, mereka tinggal berdampingan dengan kawasan wisata mewah, namun harus menghadapi kesulitan ekonomi.
Kemarahan masyarakat memuncak pada Juni 2025, ketika 46 Kepala Keluarga Pengempon Pura Belong Batu Nunggul hendak memulai pembangunan pura dengan dana hibah Rp500 juta dari Pemprov Bali. Namun, akses menuju pura justru ditutup tembok oleh pihak PT Jimbaran Hijau.
“BUKAN JALAN UMUM – DILARANG MASUK. PELANGGAR DIANCAM PIDANA PENJARA MAKSIMAL 7 TAHUN (PASAL 167, 385, 170 KUHP).”
Peristiwa itu menjadi simbol benturan antara nilai adat dan legalitas korporasi.
“Penutupan jalan itu bukan hanya menghambat perbaikan pura, tapi juga melukai rasa keadilan masyarakat adat. Pura adalah jiwa bagi umat di Bali,” tegas Bendesa Adat Jimbaran, I Gusti Made Rai Dirga Arsana Putra.
Made Wijaya menutup pernyataannya dengan menyerukan agar masyarakat Desa Adat Jimbaran tetap solid dan kompak memperjuangkan hak-hak adat, serta meminta investor untuk menghormati Bali dari sisi agama, adat, dan budaya.
“Saya harap masyarakat tidak terpecah. Ini bukan sekadar soal tanah, tapi soal kehormatan adat Bali,” tandasnya. (Red/ich)