DENPASAR | Dunia News Bali – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali menggelar Rapat Kerja Konferensi Provinsi (Rakerkonprov) dan Seminar 2026 di Quest San Hotel, Denpasar, Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi organisasi untuk menyusun arah kebijakan sekaligus merespons berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha, mulai dari regulasi, perpajakan, ketenagakerjaan, hingga iklim investasi.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih memengaruhi perekonomian, terutama sektor pariwisata sebagai penopang utama ekonomi Bali, APINDO menilai dunia usaha membutuhkan kebijakan yang adaptif agar mampu menjaga pertumbuhan sekaligus memperluas kesempatan kerja. Meski demikian, Bali dinilai berhasil mempertahankan kinerja pasar tenaga kerja dengan mencatat tingkat pengangguran terbuka terendah di Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO, Shinta W. Kamdani, mengatakan tantangan global harus dijawab melalui pembenahan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi tenaga kerja. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja baru juga harus dibarengi dengan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Kita harus mengurai akar masalah ketenagakerjaan dan sistem pengupahan demi kepastian hukum, sekaligus mendorong UMKM naik kelas lewat pelatihan berkelanjutan dan perluasan akses pasar global,” ujar Shinta.
Ketua DPP APINDO Bali, I Nengah Nurlaba, S.H., menegaskan organisasinya akan memperkuat kolaborasi antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota agar mampu menghadapi perubahan dunia usaha yang semakin cepat. Transformasi digital, otomatisasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), serta perubahan rantai pasok global, kata dia, menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama.
Ia menyebut APINDO Bali mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis melalui dialog yang setara antara pekerja dan pengusaha, memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, serta mempercepat diversifikasi ekonomi Bali ke sektor industri kreatif, pertanian modern, ekonomi digital, dan manufaktur.
“Produktivitas kini bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan hubungan industrial yang harmonis. Selain menjaga kekuatan sektor pariwisata, Bali juga perlu mengembangkan sektor-sektor alternatif yang lebih tangguh,” tegas Nurlaba.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Dr. A. A. Kompiang Gede, S.H., M.H., C.Med., mengungkapkan isu perpajakan menjadi salah satu perhatian utama yang disampaikan pengurus APINDO dari berbagai kabupaten dan kota di Bali. Menurutnya, kebijakan pajak yang berlaku saat ini dinilai memberi tekanan terhadap operasional usaha dan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Karena itu, APINDO Bali mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan agar penerapannya lebih selektif dan mempertimbangkan kondisi dunia usaha. Dalam rangkaian seminar tersebut, peserta juga mendapatkan pembaruan informasi mengenai kebijakan investasi, regulasi ketenagakerjaan terbaru, perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta strategi peningkatan produktivitas perusahaan.
“Pemerintah diharapkan matang dan selektif dalam menetapkan kebijakan pajak agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat. Melalui seminar ini kami juga membekali anggota dengan berbagai perkembangan regulasi ketenagakerjaan dan investasi,” ujar Kompiang Gede.
Melalui Rakerkonprov dan Seminar 2026, APINDO Bali berharap dapat melahirkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat iklim investasi, meningkatkan daya saing dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. (red/riza)
