JAKARTA – Dunianewsbali.com || Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengungkapkan keprihatinannya atas lambatnya progres pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski telah menjadi fokus utama selama puluhan tahun, praktik korupsi di berbagai sektor masih terus berlangsung dengan skala yang semakin besar.
Menurutnya, saat pemerintah berusaha keras menekan pengeluaran dan mengefisienkan anggaran, justru terungkap kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang luar biasa. “Sangat ironis, ketika efisiensi anggaran ditargetkan sekitar Rp 306 triliun, beberapa kasus korupsi yang terungkap justru merugikan negara dalam jumlah yang sulit diterima akal sehat. Bahkan, ada yang hampir menyentuh angka Rp 1.000 triliun,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (28/2/25).
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini merinci beberapa kasus besar yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah kasus pengoplosan bensin yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp 968,5 triliun. Selain itu, kasus korupsi tata niaga timah merugikan negara hingga Rp 300 triliun, sementara skandal Jiwasraya mencatat kerugian Rp 16,8 triliun.
Namun, dalam periode 2020-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mampu mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,5 triliun, angka yang jauh dari total kerugian akibat berbagai kasus korupsi. “Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang serius antara upaya pemberantasan korupsi dengan jumlah kerugian negara yang semakin membengkak,” tegasnya.
Bamsoet menyimpulkan bahwa ada dua hal yang bisa dipetik dari kondisi ini. Pertama, meski pemberantasan korupsi sudah berjalan lama, hasilnya masih jauh dari harapan. Kedua, pola korupsi semakin kompleks dengan nilai kerugian yang terus meningkat, menandakan masih banyak celah dalam sistem hukum dan pengawasan yang perlu diperbaiki.
“Jika tidak ada gebrakan nyata, korupsi akan terus menjadi penyakit kronis yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(Red/Ich)
