DENPASAR | Dunia News Bali – Selebgram Vanisa Fadillah Arif (24) menempuh jalur hukum dengan melaporkan seseorang berinisial AK ke Direktorat Reserse Siber Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang disebut terjadi melalui media sosial.
Laporan tersebut disampaikan pada Kamis (13/11/2026) dan tercatat dengan Nomor LP/B/964/XI/2026/SPKT/POLDA BALI.
Vanisa bukan sosok baru di dunia pageant. Ia tercatat pernah mewakili Jakarta sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2022 serta meraih gelar Miss Best Talent Indonesia 2022.
Kuasa hukum Vanisa menyebut laporan polisi tersebut merupakan langkah hukum lanjutan setelah kliennya sebelumnya menyampaikan pengaduan kepada Polda Bali melalui Unit Siber. Mereka menilai, setelah pengaduan awal disampaikan, Vanisa justru kembali menghadapi dugaan serangan personal dan intimidasi secara berulang di media sosial.
Hal itu disampaikan tim kuasa hukum dari Egilaw & Partners Law Firm, yakni Egidius Klau Berek, S.H., Adv. Julius Rolan Lajar, S.H., Adv. Chrisyanto Dowser Arthon Akailupa, S.H., Adv. Jefrinol Boyzone Akailupa, S.H., dan Frediyanto Tae Berek, S.H., dalam konferensi pers di Denpasar, Jumat (13/11/2026).
Egidius Klau Berek menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP.
Menurut Egidius, keputusan untuk membuat laporan polisi diambil setelah kliennya mengaku mengalami serangkaian tindakan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi melalui platform media sosial.
“Kami laporkan hari ini juga, karena pada saat tanggal 21, setelah kita laporkan pengaduan ke Polda Bali justru klien kami mendapatkan rangkaian serangan intimidasi berturut-turut lewat sosial media,” ujar Egidius.
Ia menerangkan, dalam penanganan pengaduan sebelumnya, pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan saksi disebut telah dilakukan. Sementara itu, proses penanganan perkara masih dalam tahap pengembangan oleh penyidik.
Tim kuasa hukum juga menyoroti sejumlah unggahan di media sosial, termasuk melalui fitur Instagram Highlight, yang menurut mereka masih dapat diakses hingga saat ini dan dinilai sebagai bagian dari rangkaian serangan terhadap kliennya.
Egidius menilai persoalan tersebut sebenarnya masih memiliki ruang penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice (RJ), apabila para pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya.
“Mestinya Terlapor AK memiliki empati, merasa bersalah, serta menyampaikan permohonan maaf dan lain sebagainya. Sesuai dengan aturan hukum kita, seperti adanya Restorative Justice (RJ), sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan melalui mediasi,” ungkapnya.
Namun, menurut pihak kuasa hukum, situasi yang terjadi justru semakin berkembang dengan dugaan serangan yang menyasar kehidupan pribadi Vanisa.
Dampak dari rangkaian peristiwa tersebut disebut turut memengaruhi kondisi psikologis Vanisa. Tim kuasa hukum mengungkapkan bahwa kliennya mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri, hingga perubahan perilaku dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Untuk mengetahui lebih jauh dampak yang dialami, Vanisa dijadwalkan menjalani konseling bersama psikolog.
Egidius menegaskan, langkah hukum yang ditempuh kliennya merupakan upaya untuk mendapatkan perlindungan sekaligus kepastian hukum atas peristiwa yang dialaminya.
“Klien kami datang ke Polda Bali untuk mencari keadilan. Kami akan mengawal dan mendorong perkara ini agar memperoleh kepastian hukum,” tegasnya.
Selain laporan di Bali, tim kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat laporan lain yang telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana seksual.
Meski demikian, perkara tersebut masih dalam pengembangan penyidik. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa proses hukum tetap harus dihormati dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana yang terbukti.
Mereka juga menyatakan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta berharap pihak terlapor bersikap kooperatif apabila sewaktu-waktu dipanggil penyidik untuk memberikan klarifikasi.
“Kami meminta agar seluruh proses berjalan transparan, objektif, dan profesional. Siapapun harus taat hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melanggar ketentuan hukum,” kata Egidius.
Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum turut mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
Menurut mereka, setiap pernyataan, komentar, maupun unggahan di ruang digital memiliki konsekuensi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik dari sisi pribadi, sosial, maupun psikologis.
Egidius secara khusus meminta AK memenuhi panggilan penyidik apabila diperlukan dalam proses penanganan laporan tersebut.
“Kami juga meminta kepada pihak Terlapor berinisial AK, agar sebagai warga negara yang baik, Anda harus taat dan patuh pada hukum. Jika dipanggil, wajib hukumnya untuk datang dan menghadap penyidik Polda Bali,” ujarnya.
Sementara itu, Adv. Julius Rolan Lajar, S.H., berharap penyidik segera memanggil pihak terlapor untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang telah disampaikan oleh kliennya.
Julius juga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna aktif media sosial, untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat maupun mengunggah konten di berbagai platform digital.
Ia mengingatkan agar setiap pengguna mempertimbangkan dampak dari kata-kata maupun konten yang dipublikasikan, terlebih jika berpotensi menyinggung atau mengganggu kehidupan pribadi orang lain.
“Karena klien kami ini juga adalah seorang selebgram tentu berdampak pada psikologis klien kami, sehingga sekali lagi siapapun menggunakan media sosial itu harus berhati-hati, meng-upload, mengucapkan kata-kata apapun itu, agar tidak menyinggung perasaan orang lain, mengganggu kehidupan orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas,” tutup Julius.
Pihak kuasa hukum berharap laporan tersebut ditangani secara profesional oleh penyidik Polda Bali sehingga seluruh fakta dapat diuji melalui proses hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Editor: Dnb13