Bupati juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp806,53 miliar. Angka tersebut berbanding terbalik dengan proyeksi awal APBD yang memperkirakan defisit sebesar Rp1,631 triliun.
Sementara itu, realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp586,35 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp386,35 miliar.
Dari keseluruhan transaksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,192 triliun, yang terdiri atas SiLPA terikat sebesar Rp108,61 miliar dan SiLPA non-terikat sebesar Rp1,084 triliun.
Bupati Adi Arnawa menegaskan, penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan berbagai masukan dan evaluasi yang menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung, DPRD Kabupaten Badung, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah bersinergi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga Badung mampu mempertahankan opini WTP dan tetap menjadi salah satu daerah dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas secara komprehensif oleh DPRD hingga memperoleh persetujuan dalam masa persidangan ini.
“Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita semua sehingga hasil kerja bersama ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan krama Badung,” pungkasnya. (riza)