Selain Linmas, Dharmadi juga menyoroti potensi keterlibatan TNI dalam memperkuat sumber daya penanganan kebakaran. Saat ini terdapat armada pemadam yang tersebar di sejumlah Kodim, namun pemanfaatannya masih membutuhkan peningkatan kemampuan personel.
“Kenapa kami libatkan TNI? Ini hal yang baru karena informasi yang saya terima, TNI sekarang punya armada. Hanya tadi Pak Kasi sampaikan, unsur TNI artinya orang di prajurit TNI belum bisa menggunakan,” ujarnya.
Ia menyebut pengalaman penanganan kebakaran di Sesetan menjadi salah satu contoh pentingnya peningkatan kemampuan personel yang memiliki akses terhadap armada pemadam. Pelatihan dapat dilakukan dengan dukungan dari Damkar Denpasar maupun Badung.
Menurut Dharmadi, keberadaan kendaraan, APAR dan berbagai peralatan pemadam harus diikuti kemampuan pengguna. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan ketika terjadi keadaan darurat.
Selain memperkuat unsur pemerintah dan masyarakat, pelaku usaha juga didorong memiliki sistem perlindungan kebakaran yang memadai. Hal ini menjadi perhatian setelah terjadinya kebakaran di salah satu tempat usaha di kawasan Petitenget.
Setiap pelaku usaha, kata Dharmadi, perlu menyediakan perangkat keselamatan kebakaran sekaligus memastikan ada personel yang mampu mengoperasikan peralatan tersebut.
Kesiapsiagaan tersebut dinilai penting bukan hanya untuk mengurangi potensi kerugian usaha, tetapi juga mencegah api berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar.
Upaya memperkuat respons awal tersebut menjadi bagian dari konsep kolaborasi penanganan kebakaran di Bali, dengan menghubungkan berbagai sumber daya yang dimiliki pemerintah, masyarakat, TNI-Polri, BUMN, dunia usaha hingga pengelola kawasan strategis.
Dalam skema tersebut, unsur yang berada paling dekat dengan lokasi diharapkan dapat mengambil peran sesuai kemampuan, sementara penanganan selanjutnya tetap dikoordinasikan dengan petugas pemadam kebakaran dan unsur terkait.
Editor: Riza