“Jadi artinya pemahaman ahli pertanahan tadi mana yang disebut pipil, mana yang disebut IPEDA atau tagihan pajak,” katanya.
Sukawinaya juga mempertanyakan apakah seluruh bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara telah diperlihatkan kepada ahli.
Menurut dia, dalam persidangan terungkap bahwa ahli pertanahan tidak diperlihatkan seluruh bukti yang dilampirkan dalam berkas.
Hal tersebut, kata Sukawinaya, menjadi persoalan yang dipertanyakan pihaknya terhadap proses penyidikan.
“Penyidik seharusnya mencari kebenaran dengan jujur mengungkapkan semua bukti dari para pihak, bukan hanya bukti dari pelapor,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kepada ahli pidana mengenai penggunaan dokumen fotokopi dari fotokopi sebagai dasar untuk melaporkan seseorang.
Selain persoalan dokumen dan barang bukti, tim hukum juga menyoroti aspek mens rea atau sikap batin yang berkaitan dengan kesengajaan dalam suatu perbuatan pidana.
Sukawinaya mengatakan pihaknya meminta ahli pidana menjelaskan bagaimana mens rea dapat dibuktikan.
“Mens rea saja kita tanya tadi, ngawur, jadi ngeles dia,” katanya.
Ia menyebut pertanyaan tersebut berkaitan dengan konstruksi pidana dalam perkara yang sedang diperiksa.
Pihaknya juga meminta penjelasan ahli mengenai unsur yang diterangkan dalam persidangan, termasuk apakah unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif atau alternatif.
Sukawinaya menilai unsur mens rea menjadi penting ketika hendak membuktikan adanya kesengajaan atau maksud dalam suatu perbuatan.
“Kalau mens rea dengan maksud tidak dapat dibuktikan, itu bukan pidana,” ujarnya.
Ia kemudian mengatakan pihaknya meminta ahli menjelaskan apakah mens rea berarti seseorang mengetahui dan menyadari bahwa sesuatu yang dibuat atau digunakan merupakan sesuatu yang tidak benar atau palsu.
“Itu yang tidak mau dijelaskan oleh ahli. Itu poinnya,” tegas Sukawinaya.
JPU Tidak Berikan Keterangan
Usai persidangan, awak media juga berupaya meminta tanggapan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait jalannya persidangan dan keterangan dua ahli yang telah diperiksa.
Namun, JPU yang ditemui memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan dan mengarahkan awak media untuk memperoleh informasi melalui Kehumas PN Denpasar.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan langsung dari JPU mengenai sejumlah poin yang disampaikan tim penasihat hukum Darmawan seusai persidangan.
Perkara dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anak Agung Ngurah Darmawan terdaftar dengan Nomor 845/Pid.B/2026/PN Dps. Setelah eksepsi terdakwa ditolak melalui putusan sela, perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.
Pada sidang sebelumnya, Kamis (1/10/2026), JPU menghadirkan tiga saksi, termasuk saksi dari BPN. Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum menyoroti dokumen pertanahan, penguasaan fisik objek tanah serta status permohonan Sporadik yang disebut tidak ditolak, melainkan ditunda.
Baca berita sebelumnya:
https://dunianewsbali.com/sidang-darmawan-bpn-tak-tahu-letak-dugaan-palsu-permohonan-sporadik-disebut-hanya-ditunda/
Sementara itu, keterangan dua ahli pada sidang Selasa (6/10/2026) akan menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.
Adapun mengenai benar atau tidaknya dugaan pemalsuan surat, keabsahan dokumen, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang didakwakan, tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. (riza)