Dua Ahli JPU Dicecar di Sidang Darmawan, Pipil hingga Mens Rea Dipersoalkan

Sidang perkara dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan kembali digelar di PN Denpasar, Selasa (6/10/2026).

DENPASAR | Dunia News Bali — Sidang perkara dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (6/10/2026).

Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua ahli, yakni Prof. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.

Keterangan kedua ahli kemudian menjadi sorotan tim penasihat hukum Darmawan. Seusai persidangan, tim hukum mempersoalkan sejumlah hal, mulai dari pemahaman ahli terhadap barang bukti, dokumen pertanahan dan pipil, proses validasi bukti, hingga unsur mens rea dalam perkara pidana.

Penasihat hukum Darmawan, Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., menilai keterangan ahli pertama belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai barang bukti yang ditanyakan dalam persidangan.

“Menurut pendapat saya, ahli itu tidak memenuhi kualitas sebagai ahli. Karena pertama, dia tidak memahami tentang barang bukti. Barang buktinya kan dia tidak mempelajari,” ujar Rizal kepada wartawan seusai persidangan.

Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H.

Menurut Rizal, seorang ahli seharusnya memahami terlebih dahulu barang bukti sebelum memberikan pendapat berdasarkan keahliannya.

Baca juga:  DPRD Badung Dukung Program Beasiswa Nak Badung untuk Cetak SDM Unggul

Ia kemudian menyoroti bukti awal kepemilikan berupa pipil. Rizal mengatakan pihaknya mempertanyakan perbedaan antara surat pembayaran pajak dengan pipil.

“Kalau bukti pipil itu artinya bukti pemilikan yang diakui oleh undang-undang, bukti milik adat,” katanya.

Rizal menyatakan keberatan tersebut akan dituangkan dalam kesimpulan persidangan.

“Kita akan memberikan bantahan dalam kesimpulan bahwa ahli ini tidak memenuhi sebagai kualifikasi sebagai seorang ahli,” ujarnya.

Sorotan berikutnya diarahkan kepada Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum. yang memberikan keterangan sebagai ahli pidana.

Rizal menilai sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada ahli tidak mendapatkan jawaban secara tegas dan justru dikembalikan kepada majelis hakim.

“Pendapat itu diserahkan lagi kepada hakim. Dia ambigu. Padahal ahli itu mempunyai peranan yang sangat penting menjadi salah satu alat bukti dalam perkara pidana,” ujar Rizal.

Menurutnya, ahli dihadirkan untuk memberikan penerangan berdasarkan kompetensinya sehingga perkara dapat menjadi lebih terang dan jelas.

“Dihadirkan itu istilahnya untuk memberikan penerangan, membuat perkara ini menjadi terang, jelas. Bukan terus dibiarkan abu-abu begini,” katanya.

Baca juga:  Diserang Bertubi-tubi di Medsos! Selebgram Vanisa Fadillah Seret AK ke Polda Bali

Rizal juga menyoroti pemeriksaan terhadap barang bukti. Menurutnya, ahli tidak melakukan validasi terhadap barang bukti yang ditanyakan penyidik dan keterangannya lebih didasarkan pada keyakinan serta informasi dari penyidik.

“Ahli itu tidak melakukan validasi. Dia hanya berdasarkan keyakinan dan keterangan dari penyidik,” ujarnya.

Rizal mengatakan persoalan tersebut akan menjadi bagian dari tanggapan pihaknya dalam kesimpulan.

“Kami sudah menyimpulkan bahwa ini keterangan ahli yang tidak sesuai dengan keahliannya,” katanya.

Penasihat hukum Darmawan lainnya, Irjen Pol. (Purn) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si., menyampaikan penilaian serupa terhadap keterangan kedua ahli.

“Simpelnya begini, dua ahli yang hadir ini beliau tidak memberikan keahlian. Beliau ngeles setiap pertanyaan kita. Memang menjawab, tapi ngeles, tidak pada pokok persoalan yang kita tanyakan, dua-duanya,” ujar Sukawinaya.

Ia kemudian menyoroti keterangan ahli pertanahan mengenai dokumen yang menjadi bagian dari perkara.

Irjen Pol. (Purn) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si.

Sukawinaya mengatakan pihaknya mempertanyakan dua dokumen, termasuk dokumen dengan lambang Garuda dan dokumen dengan lambang Menteri Keuangan. Menurut dia, dalam persidangan kedua dokumen tersebut disebut bukan pipil, melainkan berkaitan dengan tagihan atau pembayaran pajak.

Baca juga:  Skandal KUR Mikro BRI Jimbaran: NR Ditahan, Diduga Gunakan Identitas Orang Lain untuk Kredit Rp 2,3 Miliar

Berita Terpopular

Scroll to Top