TABANAN | Dunia News Bali – Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan menggelar Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di kawasan Balinusra.
GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah berjalan sebelumnya. Program ini dirancang sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Melalui GPIPS, pengendalian inflasi diarahkan lebih terintegrasi dengan kebijakan ketahanan pangan, energi, dan sektor keuangan.
Pelaksanaan GPIPS Balinusra 2026 dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTB, dan NTT, serta perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kementerian/lembaga, OJK, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, BMKG, asosiasi, akademisi, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menyampaikan bahwa terdapat lima poin utama yang menjadi fokus implementasi GPIPS Balinusra 2026.
Pertama, pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kedua, wilayah Balinusra menghadapi tantangan pengendalian inflasi yang semakin kompleks karena karakteristik kepulauan, meningkatnya risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrem, serta dinamika global yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan.
Ketiga, Bank Indonesia mendorong peningkatan produktivitas pangan melalui modernisasi pertanian, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), peningkatan efisiensi rantai pasok, serta replikasi sistem Subak di Bali sebagai model pengelolaan irigasi dan tata kelola produksi yang mampu menyelaraskan kebutuhan air, pola tanam, serta mendorong sinkronisasi antara wilayah surplus dan defisit pangan.
Keempat, Bank Indonesia memberikan apresiasi kepada TPID di wilayah Balinusra atas komitmen dan inovasi dalam pengendalian inflasi. Berbagai praktik baik, seperti pengembangan pertanian terintegrasi, pasar murah berbasis teknologi informasi, kolaborasi dengan Perumda, gerakan tanam cabai, hingga inovasi stabilisasi harga dinilai berhasil menjaga inflasi sekaligus layak direplikasi di daerah lain.
Kelima, implementasi GPIPS akan terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Bank Indonesia mencatat, konsistensi sinergi TPIP dan TPID selama ini turut menjaga stabilitas inflasi nasional. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year) dan masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai tantangan inflasi, termasuk dampak El Nino dan cuaca ekstrem. Menurutnya, ketahanan pangan daerah merupakan fondasi utama bagi stabilitas inflasi nasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antarinstansi untuk memperkuat kelembagaan pangan, meningkatkan peran BUMN/BUMD sebagai offtaker, serta memperlancar rantai pasok pangan antardaerah di Balinusra.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali juga menegaskan perlunya komitmen bersama dalam melindungi lahan pertanian berkelanjutan dan memberikan dukungan nyata bagi regenerasi petani muda agar sektor pertanian tetap memiliki daya saing dan keberlanjutan.
Rangkaian GPIPS Balinusra 2026 ditutup dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Balinusra yang menghasilkan komitmen bersama bertajuk Panca Kerthi Pangan sebagai arah penguatan ketahanan pangan kawasan Balinusra.
Melalui komitmen tersebut, para peserta menyepakati lima langkah strategis, yakni memperkuat regenerasi dan kapasitas petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan; mempercepat modernisasi pertanian melalui Good Agricultural Practices (GAP), mekanisasi, dan digitalisasi; memperkuat mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan; mengoptimalkan stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan penguatan kelembagaan pangan; serta memperkuat kelancaran distribusi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, dan penguatan komunikasi kebijakan.
Sebagai tindak lanjut, GPIPS Balinusra 2026 juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian modern kepada kelompok tani, penandatanganan kerja sama antardaerah, penguatan offtaker hasil panen, pengembangan program urban farming, kolaborasi riset pertanian, serta dukungan pembiayaan sektor pertanian.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen terus memperkuat implementasi GPIPS melalui sinergi lintas sektor, perluasan kerja sama antardaerah, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Balinusra. (red)
