PONTIANAK | Dunia News Bali – Pendekatan ekonomi yang selama ini bertumpu pada mekanisme pasar dinilai belum mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Indonesia. Model market-driven economy bahkan dianggap berkontribusi terhadap munculnya kesenjangan pembangunan antarwilayah serta tingginya ketergantungan ekonomi nasional terhadap dinamika pasar global.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Magang Komunikasi Pembangunan yang digelar Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti puluhan kreator konten muda dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
Menurut Teguh, persoalan ketimpangan pembangunan dan rendahnya produktivitas nasional telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Gagasan tersebut bahkan telah dituangkan Prabowo dalam bukunya Paradoks Pembangunan yang terbit pada 2017.
Karena itu, setelah memimpin pemerintahan, Prabowo dinilai berupaya melengkapi kelemahan pendekatan ekonomi berbasis pasar dengan memperkuat peran negara melalui konsep state-driven economy. Implementasinya terlihat dalam berbagai kebijakan strategis, mulai dari hilirisasi industri, pengaturan ekspor komoditas, hingga intervensi negara pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Sektor pendidikan, pemenuhan gizi generasi muda, hingga penguatan aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian dari upaya tersebut. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memastikan pembangunan tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Teguh menjelaskan bahwa pasar memang memiliki keunggulan dalam menciptakan efisiensi, mendorong inovasi, serta menarik investasi. Namun, dalam praktiknya tidak semua sektor dianggap menarik oleh pelaku pasar. Bidang-bidang seperti pangan, energi, hilirisasi mineral, hingga pembangunan konektivitas di kawasan 3TP (terdepan, tertinggal, terbelakang, dan perbatasan) kerap membutuhkan peran aktif negara.
Ia menyebut pendekatan yang dijalankan Prabowo juga dapat dipahami sebagai bentuk strategic state intervention. Dalam konsep ini, negara hadir sebagai investor awal sekaligus penanggung risiko pada sektor-sektor yang belum diminati pasar. Tujuannya adalah membangun fondasi industri nasional, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kapasitas logistik nasional.
Dari perspektif geopolitik, dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai strategi tersebut dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah persaingan negara-negara besar dunia. Dengan kapasitas ekonomi yang lebih kuat, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berperan dalam menentukan agenda-agenda penting di tingkat global.
“Ini bukan soal negara berhadapan dengan pasar. Yang dibutuhkan adalah negara yang cerdas dan pasar yang sehat. Kombinasi keduanya menjadi fondasi penting agar Indonesia memiliki daya tahan yang kuat menghadapi berbagai tantangan,” ujar Teguh. (red/ich)