DENPASAR | dunianewsbali – Made Muliawan Arya (De Gadjah) resmi dilantik sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali periode 2026-2031 di Wantilan DPRD Bali, Jumat (10/7/2026). Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN HKTI Dr. H. Sudaryono dan Gubernur Bali I Wayan Koster guna memperkuat kedaulatan pangan daerah.
Gebrakan Baru De Gadjah: “Pengurus HKTI Bali Harus 90 Persen di Lapangan!”
Dalam sambutan perdana yang membakar semangat, De Gadjah menegaskan bahwa kepengurusannya tidak akan menjadi kelompok yang hanya bekerja di belakang meja. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk langsung menyentuh akar rumput demi memetakan persoalan secara presisi.
”Urusan di belakang meja itu cukup 10 persen saja untuk administrasi. Selebihnya, 90 persen waktu kita harus berada di lapangan; mendatangi subak, kebun, dan kandang peternak,” tegas De Gadjah.
Langkah taktis ini diambil agar pengurus HKTI Bali mampu merasakan langsung sekaligus mencarikan solusi cepat bagi persoalan riil yang dihadapi petani, peternak, dan nelayan lokal.
Gubernur Koster Dorong Swasembada dan Pertanian Organik Bali
Sektor pertanian saat ini menyumbang sekitar 14% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali. Secara umum, Bali berada dalam kondisi surplus untuk komoditas beras, jagung, bawang merah, dan cabai. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah Bali masih mengalami defisit bawang putih.
Untuk mencapai kemandirian pangan yang tangguh, Gubernur Wayan Koster menegaskan fokusnya pada dua target utama:
- Akselerasi Bawang Putih: Memperluas lahan tanam di kawasan Bangli, Buleleng, Jembrana, dan Karangasem guna menyetop ketergantungan pada pasokan impor.
- Penguatan Sistem Pertanian Organik: Memaksimalkan implementasi Perda No. 8 Tahun 2019. Saat ini, lebih dari 60% dari total 64.000 hektare sawah di Bali telah berhasil tersertifikasi organik.
Gubernur Koster juga secara khusus meminta tambahan kuota pupuk organik cair gratis dari pusat. Hal ini demi mendukung dan menjaga tingginya antusiasme para petani lokal yang mulai beralih ke sistem organik.
Sektor Pangan Jadi Komando Utama Era Presiden Prabowo
Menanggapi permintaan kuota pupuk organik tersebut, Ketua Umum DPN HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Dr. H. Sudaryono, langsung memberikan respons positif. Dalam sesi wawancara, ia berjanji akan segera menindaklanjuti kebutuhan vital pertanian Bali tersebut.
”Kami atensi penuh. Nanti Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali akan saya panggil agar Dirjen saya bisa langsung membereskan urusan kuota pupuk organik ini,” ujar Dr. H. Sudaryono.
Sudaryono menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pangan dan pertanian ditempatkan sebagai prioritas utama dan nomor satu dalam kebijakan ekonomi nasional.
”Negara demokrasi adalah tempat di mana aspirasi rakyat disalurkan, dan ujungnya adalah kesejahteraan. Saat ini, seluruh elemen bangsa mulai dari angkatan bersenjata, kepolisian, organisasi keagamaan, hingga masyarakat bergerak serentak mendukung urusan pangan,” urai Sudaryono di hadapan ratusan kader HKTI Bali.
Langkah ini terbukti efektif. Dalam masa transisi pemerintahan, Indonesia terus menekan angka impor komoditas penting seperti beras, jagung, dan gula untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi harian masyarakat.
Kementan Bawa Anggaran Rp9,95 Triliun, Pengurus Daerah Diminta Jemput Bola
Kementerian Pertanian telah berkomitmen mengalokasikan anggaran riil sebesar Rp9,95 triliun. Anggaran fantastis ini dikhususkan untuk program peremajaan komoditas perkebunan strategis nasional.
Beberapa komoditas utama yang menjadi fokus pemulihan meliputi:
- Tebu dan Kakao
- Kelapa dan Kopi
- Pala, Lada, dan Jambu Mete
”Duitnya ada, bibitnya ada! Saya minta HKTI Bali, bersama Dinas Pertanian dan para kepala daerah, segera memetakan kebutuhan kelompok tani di sini. Jika butuh bibit kopi atau kelapa unggul, ajukan lewat jalur HKTI, pasti saya kasih!” tegas pria asal Jawa Tengah tersebut.
Ia9 mengingatkan bahwa HKTI bertindak sebagai corong resmi pemerintah untuk memotong jalur birokrasi. Dengan demikian, bantuan sarana dan alat mesin pertanian (alsintan) bisa mendarat tepat sasaran di tangan petani tanpa adanya pungutan atau hambatan.
Soroti Alih Fungsi Lahan Lahan dan Pasar Wisata
Usai acara pelantikan, Sudaryono memberikan penegasan lebih mendalam mengenai tantangan spesifik serta potensi besar pertanian di Pulau Dewata.
1. Integrasi Pertanian dan Sektor Pariwisata High-End
Sudaryono menilai Bali memiliki karakteristik unik yang sangat potensial jika dipadukan. Pertanian di bagian utara Bali sangat produktif, sementara sektor pariwisata di bagian selatan bergerak sangat masif.
”Bali ini sangat sophisticated. Kita ingin hasil pertanian lokal Bali, mulai dari produk hortikultura hingga kopi Bali yang tersohor, bisa diabsorpsi secara total oleh industri hotel dan restoran mewah di sini. HKTI harus menjadi jembatan agar produk petani kita diserap pasar pariwisata secara adil,” tuturnya.
2. Aturan Tegas Alih Fungsi Lahan Subak
Merespons kekhawatiran publik mengenai masifnya alih fungsi lahan subak demi akomodasi wisata, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki instrumen hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sangat ketat.
”Aturan alih fungsi lahan itu sudah ada ketetapan pemerintahnya. Secara prinsip, sawah produktif itu harus abadi. Lahan pertanian tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan, kecuali untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Itu pun ada syarat ketat: pengembang wajib mengganti lahan baru di tempat lain dengan nilai produktivitas pertanian yang minimal sama,” jelasnya.
3. Ekspedisi Pangan Nasional: Program Cetak Sawah
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga membagikan keberhasilan program nasional mengenai cetak sawah di wilayah timur Indonesia, seperti Merauke, Papua.
Langkah strategis ini diambil agar masyarakat setempat tidak lagi hanya bergantung pada pola hidup berburu dan meramu yang penuh ketidakpastian. Melalui cetak sawah, lahan mentah dikonversi menjadi area produktif yang dikelola mandiri oleh masyarakat lokal guna mendongkrak perekonomian daerah secara berkelanjutan.
Potong Jalur Birokrasi, Sudaryono Bagikan Nomor Kontak Pribadi
Sebagai bentuk transparansi dan keseriusan memimpin komando tani, Sudaryono secara terbuka memberikan nomor WhatsApp pribadinya di depan seluruh hadirin: 08111978808.
”Silakan laporkan ke saya jika ada alsintan yang mandek, bibit yang tidak sampai, atau ada masalah dapur pangan. Tulis identitas, wilayah, dan apa aspirasinya secara lengkap agar tim kami bisa langsung mengecek dan melakukan tindak lanjut (follow-up),” pungkasnya
Hal ini dilakukan demi memastikan pelayanan tanpa jarak bagi para petani Indonesia. (brv).
