BADUNG | Dunia News Bali – Kantor Imigrasi di Bali meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA). Dalam kurun waktu sepekan, 31 Oktober hingga 8 November 2026, tercatat sebanyak 26 WNA menjadi sasaran tindakan keimigrasian. Sebanyak 15 di antaranya merupakan warga negara Malaysia yang terjaring operasi pengawasan terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal untuk aktivitas bisnis pinjaman online (pinjol).
Penindakan tersebut melibatkan Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Denpasar. Dari rangkaian tindakan itu, sejumlah WNA dikenai deportasi, sementara lainnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menjelaskan, sebanyak 19 WNA dideportasi oleh jajarannya selama periode 31 Oktober hingga 6 November 2026.
Dari jumlah tersebut, 15 WNA berkewarganegaraan Malaysia sebelumnya terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 karena diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk kepentingan bisnis pinjaman daring.
“Sebanyak 15 WNA tersebut dipulangkan melalui dua tahap. Tujuh orang diberangkatkan pada Kamis (5/11/2026), sedangkan delapan lainnya pada Jumat (6/11/2026), menggunakan penerbangan AK375 dengan tujuan Kuala Lumpur,” ungkap Novyandri.
Sebelum dilakukan deportasi, belasan warga Malaysia tersebut diketahui menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan atau multiple entry dengan indeks D1.
Selain kasus tersebut, Imigrasi Ngurah Rai juga menindak dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK karena penyalahgunaan izin tinggal.
ET diduga menggunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan untuk melakukan praktik sebagai dokter kecantikan di sebuah klinik kecantikan. Sementara itu, LK diketahui menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kategori Remote Worker dengan melakukan promosi vila melalui akun media sosial Telegram.
Dua WNA lainnya juga masuk dalam daftar deportasi Imigrasi Ngurah Rai. Mereka masing-masing berinisial JWF, warga negara Australia, yang terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila, serta PJL, warga negara Inggris, yang terbukti tinggal melebihi masa izin atau overstay selama 65 hari.
JWF dideportasi pada Selasa (3/11/2026), sedangkan PJL dipulangkan pada Sabtu (31/10/2026).
Penindakan terhadap WNA juga dilakukan Kantor Imigrasi Denpasar. Dalam kurun waktu 5–8 November 2026, terdapat tujuh WNA yang dikenai tindakan keimigrasian.
Lima orang di antaranya dideportasi, sedangkan dua WNA lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada Jumat (6/11/2026).
Adapun lima WNA yang telah dideportasi tersebut berasal dari sejumlah negara dengan pelanggaran berbeda.
Pertama, AJV (46), warga negara Prancis, dideportasi pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA melalui rute Denpasar–Paris. Tindakan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan berada di Indonesia melebihi batas izin tinggal atau overstay lebih dari 60 hari.
Kedua, AS (29), warga negara Rusia, dipulangkan pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA melalui rute Denpasar–Moskwa. Ia diduga kuat terlibat dalam aktivitas prostitusi ilegal.
Ketiga, AJAO (63), warga negara Australia, dideportasi pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA melalui rute Denpasar–Perth. Pelanggaran yang dilakukan berupa overstay serta penolakan membayar denda beban yang telah ditetapkan.
Keempat, JN (35), warga negara Uganda, dipulangkan pada 7 November 2026 pukul 00.35 WITA dengan rute Denpasar–Entebbe. Deportasi dilakukan atas dugaan keterlibatannya dalam praktik prostitusi ilegal.
Kelima, LML (32), warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA melalui rute Denpasar–Brusel. Ia dinilai melakukan kegiatan yang berisiko mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sementara itu, dua WNA yang dipindahkan ke Rudenim Denpasar masing-masing berinisial BDC (32), warga negara Nigeria, dan CYA (31), warga negara Ghana. Keduanya merupakan laki-laki yang tercatat mengalami overstay, masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Imigrasi Bali memastikan penegakan hukum keimigrasian akan terus dilaksanakan secara konsisten terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan memastikan keberadaan orang asing di Bali tetap memberikan manfaat, tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
Penindakan ini juga menjadi bentuk komitmen jajaran imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko.
Editor: Dnb13