Oleh: Sayid Iskandarsyah

Budaya digital yang begitu lekat di masyarakat saat ini serta perkembangan teknologi telah mengubah wajah industri media di Indonesia. Media arus utama (mainstream) yang selama ini mendominasi sumber informasi utama kini harus berbagi ruang dengan media baru, seperti portal berita, media sosial, kanal podcast YouTube, hingga berbagai platform digital lainnya.

Peta perubahan ini juga menghadirkan persaingan yang semakin tajam dan mengubah pola penyebaran informasi. Bahkan, kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, “Untuk penyelenggara pers, perusahaan media di Indonesia berlaku UU Pers. Dalam UU Pers Pasal 1 Ayat 1, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik.”

Penjelasannya, kegiatan jurnalistik merupakan proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai jenis saluran media.

Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 kemudian didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2. Pasal tersebut berbunyi, “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiapkan, atau menyalurkan informasi,” ujar Hendry.

Wartawan profesional yang bekerja di media massa, apa pun platformnya, terlebih jika telah memiliki sertifikat kompetensi, mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU Pers. Sementara itu, kreator konten yang tidak berbadan hukum pers berada dalam wilayah hukum UU ITE. Kecuali jika mereka bekerja di media sosial milik atau merupakan perpanjangan dari media massa, mereka tergolong sebagai pekerja pers.

Revolusi Perubahan Media di Ruang Publik serta Kedudukan Hukum Media Konvensional dan Media Baru

Kehadiran media baru membuka ruang demokrasi informasi. Siapa pun dapat mengunggah berbagai peristiwa melalui media sosial. Akibatnya, banyak terjadi penyebaran berita bohong, disinformasi, fitnah, manipulasi informasi, dan pelanggaran privasi. Inilah salah satu perbedaan antara media arus utama dan media sosial.

“Batasnya jelas, media massa berbadan hukum pers tunduk pada Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pedoman Pemberitaan Media Siber. Ini masuk wilayah UU Pers. Apabila hanya produk media sosial dan tidak terkait media massa, dia masuk UU ITE,” kata Hendry.

Tentu saja, Dewan Pers melindungi semua platform media massa sepanjang bentuk tersebut berbadan hukum pers atau merupakan perpanjangan (ekstensi) dari media massa konvensional.

Media Baru: Kebebasan Digital dan Persoalan Kepastian Hukum

Media baru memiliki karakter yang beragam dan luas. Cakupannya tidak hanya perusahaan media daring, tetapi juga individu, kreator konten, pemilik akun media sosial, blogger, dan podcaster.

Persoalan muncul ketika aktivitas penyampaian informasi melalui media baru dianggap sama dengan pola kerja jurnalistik, padahal tidak semua konten digital merupakan produk jurnalistik.

Di sinilah pentingnya memahami perbedaan antara kebebasan berekspresi sebagai hak warga negara dan kemerdekaan pers sebagai hak sekaligus tanggung jawab dalam kegiatan jurnalistik.

Media baru yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui internet dapat masuk dalam kategori media siber. Dewan Pers telah mengatur hal tersebut melalui Pedoman Pemberitaan Media Siber berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.

Pedoman tersebut menegaskan bahwa media siber yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Perlu dipahami bahwa media digital yang menjalankan kerja jurnalistik dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme Dewan Pers yang diatur dalam UU Pers. Sementara itu, penggunaan media sosial untuk menyebarkan opini, komentar, atau informasi yang bukan bagian dari karya jurnalistik menggunakan ketentuan undang-undang lainnya.

UU Pers dan UU ITE: Dua Kerangka Hukum yang Sering Beririsan

Persoalan paling penting antara media arus utama dan media baru adalah penerapan hukum terhadap informasi yang disebarkan melalui ruang digital.

Di Indonesia, penyampaian informasi digital tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara khusus mengatur kegiatan jurnalistik, kemerdekaan pers, serta hak dan kewajiban perusahaan pers dan wartawan.

Dalam konteks ini, prinsip penyelesaian sengketa melalui mekanisme pers menjadi penting. Pemberitaan yang merugikan pihak tertentu, apabila dilakukan melalui pola kerja jurnalistik, harus melalui mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers.

Perkembangan kedudukan hukum pers Indonesia yang terbaru adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 8 UU Pers.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.

Putusan ini memiliki arti penting bagi perlindungan profesi wartawan sekaligus memperjelas kedudukan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa persoalan kedudukan hukum media bukan sekadar persoalan teknologi atau platform, melainkan menyangkut status kegiatan jurnalistik dan tanggung jawab profesional di dalamnya.

Tantangan Penegakan Hukum di Era Konvergensi Media

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi hukum terhadap media arus utama dan media baru masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurut Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Dadang Rachmat, S.H., M.H., hukum Indonesia memandang persoalan ini dari beberapa aspek yang berbeda.

Aspek kelembagaan. Media arus utama merupakan perusahaan pers berbadan hukum, memiliki struktur redaksi, dan wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional. Media baru dapat dikelola oleh perusahaan pers, kelompok independen, maupun individu tanpa struktur kelembagaan jurnalistik.

Aspek tanggung jawab. Media arus utama dalam pemberitaannya wajib berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan UU Pers. Sementara itu, media baru bergantung pada jenis aktivitas dan konten yang diproduksi. Jika menjalankan pola kerja jurnalistik sebagai perusahaan pers, berlaku ketentuan pers. Jika hanya berupa ekspresi pribadi atau aktivitas pengguna platform, berlaku ketentuan hukum lain yang relevan.

Aspek perlindungan hukum. Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Pers dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pengguna media sosial tetap memperoleh perlindungan kebebasan berekspresi berdasarkan konstitusi, tetapi tidak otomatis memperoleh seluruh perlindungan khusus profesi wartawan.

Aspek penyelesaian sengketa. Sengketa pemberitaan yang merupakan produk jurnalistik dapat diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Adapun persoalan konten digital nonjurnalistik dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang sesuai dengan karakter perbuatannya.

Pers tunduk pada UU Pers, sedangkan media sosial tunduk pada UU ITE dan ketentuan hukum lainnya berdasarkan pola kegiatan yang dilakukan.

Dadang menambahkan bahwa perlindungan terhadap wartawan tidak cukup hanya dengan memberikan kartu pers atau surat tugas.

Sebuah perusahaan pers harus menekankan kepada seluruh wartawannya agar bekerja sesuai dengan pola kerja jurnalistik, mendapatkan pembekalan hukum, memiliki identitas dan penugasan yang jelas, serta memperoleh pendampingan ketika menghadapi intimidasi, ancaman, kekerasan, atau persoalan hukum akibat pelaksanaan tugas jurnalistik.

AMKI mendorong setiap perusahaan pers yang menjadi anggota untuk memiliki kebijakan perlindungan wartawan, termasuk bantuan hukum, pendampingan ketika terjadi sengketa pemberitaan, dan mekanisme keselamatan kerja di lapangan. (***)