BADUNG | Dunia News Bali – Komisi III DPRD Kabupaten Badung menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Mulai dari transparansi keuangan, pencapaian target keuntungan, pengelolaan pasar, hingga evaluasi kinerja dan jumlah pegawai menjadi perhatian dalam rapat kerja bersama jajaran direksi perusahaan.
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, tersebut membahas program kerja Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Kegiatan berlangsung di Ruang Gosana II Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026).
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah anggota Komisi III, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, dan I Gede Aryantha.
Dalam pembahasan, Komisi III menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban direksi dalam menjalankan perusahaan daerah. Hal ini terutama menyangkut kondisi keuangan, performa pengelolaan pasar, persoalan kepegawaian, hingga realisasi target keuntungan yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis perusahaan.
Sejumlah hal strategis turut dipertanyakan DPRD, di antaranya perkembangan nota kesepahaman atau MoU dengan Food Station Jakarta, kebutuhan anggaran untuk penyehatan perusahaan pada 2027, serta rincian biaya penyusunan master plan digitalisasi pasar yang diperkirakan mencapai Rp100 juta.
DPRD juga meminta penjelasan mengenai kesesuaian penggunaan anggaran dengan target dan program yang telah dirancang dalam rencana bisnis Perumda.
Persoalan pengelolaan pasar menjadi salah satu perhatian utama Komisi III. Direksi diminta memaparkan kondisi pasar yang menghasilkan keuntungan maupun yang masih mengalami kerugian, termasuk strategi dan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Salah satu pasar yang mendapat sorotan adalah Pasar Kuta. Pasar yang berada di kawasan pariwisata internasional itu disebut masih menghadapi persoalan kebocoran, kondisi becek, serta lingkungan yang belum tertata dengan baik.
Komisi III menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat penanganan melalui pembenahan fasilitas dan pengelolaan lingkungan pasar. Terlebih, Pasar Kuta berada di kawasan yang menjadi salah satu wajah pariwisata Kabupaten Badung.
Selain persoalan infrastruktur, DPRD juga menyinggung keberlangsungan pengelolaan pasar yang terus mengalami kerugian. Pasar Tenten, misalnya, diusulkan untuk dikaji kemungkinan pengelolaannya diserahkan kepada desa adat setempat.
Dari sisi sumber daya manusia, Komisi III turut mempertanyakan kesesuaian penghasilan pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung.
Pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang sebagaimana menjadi catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
DPRD memandang evaluasi terhadap pegawai perlu dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kinerja, produktivitas, serta kebutuhan riil perusahaan. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja dan beban operasional dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda.
Komisi III selanjutnya meminta keterbukaan direksi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya. Persoalan penagihan piutang, keseimbangan antara utang dan biaya perbaikan pasar, serta realisasi target laba perusahaan juga menjadi bagian dari evaluasi.
Berbagai pertanyaan tersebut diarahkan untuk mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan perusahaan dan efektivitas pengelolaan anggaran selama ini.
Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Badung menegaskan pentingnya pengelolaan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Direksi diharapkan tidak hanya menyampaikan program dan rencana kerja, tetapi juga mampu menunjukkan langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola, menekan kerugian, meningkatkan produktivitas, serta mencapai target keuntungan perusahaan.
Pembenahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi Perumda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memastikan keberadaan perusahaan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Badung. (dnb13)