Koalisi menilai pendekatan semacam ini menunjukkan kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berulang untuk merespons gerakan sosial, bukan sebagai instrumen penegakan keadilan yang objektif.
Dengan demikian, perkara ini dipandang bukan sebagai kasus tunggal, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dalam pembatasan ruang demokrasi.
Solidaritas Publik Menguat
Di tengah situasi yang dinilai represif, dukungan publik terhadap Tomy Priatna Wiria terus mengalir. Kehadiran massa solidaritas di persidangan menunjukkan bahwa perkara ini memiliki dimensi publik yang kuat.
Koalisi menilai dukungan tersebut mencerminkan pandangan bahwa Tomy bukan pelaku kejahatan, melainkan aktivis yang dikriminalisasi atas sikap kritisnya.
Mereka juga mengingatkan, jika praktik semacam ini terus terjadi, maka peradilan berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan justru berubah menjadi alat legitimasi represi.
Tuntutan Koalisi
Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Mengecam praktik intimidasi aparat dalam persidangan
2. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap Tomy Priatna Wiria
3. Mendesak majelis hakim bersikap independen
4. Meminta jaksa menghentikan praktik yang mereduksi hak terdakwa
5. Mengingatkan bahwa pelanggaran fair trial merupakan pelanggaran HAM serius
6. Mengajak publik untuk terus mengawal jalannya persidangan
Koalisi menegaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, peradilan harus berjalan independen, bebas dari tekanan, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Setiap penyimpangan dari prinsip tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi. (red/rls)