Koalisi Soroti Dugaan Kriminalisasi Aktivis, Sidang Perdana Tomy Priatna Wiria Dinilai Sarat Tekanan

Persidangan Tomy Priatna Wiria, 17 Maret 2026. (Dok: LBH Bali).

DENPASAR | Dunia News Bali – Rabu 25 Maret 2026, Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi menilai proses hukum terhadap aktivis Aksi Kamisan Bali, Tomy Priatna Wiria, dalam perkara Nomor 287/Pid.Sus/2026/PN Dps tidak berjalan secara netral. Persidangan perdana yang digelar pada 17 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Denpasar disebut memperlihatkan indikasi kuat kriminalisasi terhadap suara kritis masyarakat sipil.

Koalisi menyebut, sejak tahap awal, perkara ini menunjukkan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk membungkam ekspresi politik. Hal tersebut tercermin dari konstruksi dakwaan, dinamika persidangan, hingga situasi ruang sidang yang dinilai intimidatif.

Penolakan Sidang Daring

Sebelumnya, Koalisi menerima informasi dari Jaksa Penuntut Umum terkait rencana pelaksanaan sidang secara daring. Namun, bersama terdakwa, Koalisi secara tegas menolak mekanisme tersebut.

Penolakan disampaikan melalui surat resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Kepala Lapas Kelas IIA Kerobokan. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa persidangan daring berpotensi membatasi hak terdakwa, khususnya dalam menyampaikan pembelaan secara langsung dan efektif.

Baca juga:  Polres Tabanan Tetapkan 5 Tersangka Pengeroyokan Terduga Pencuri Ayam hingga Tewas

Koalisi menilai kehadiran fisik terdakwa dalam persidangan merupakan bagian penting dari prinsip peradilan yang adil. Interaksi langsung dengan penasihat hukum, pemahaman utuh terhadap jalannya sidang, serta kemampuan merespons proses hukum dinilai tidak dapat tergantikan oleh mekanisme daring.

Selain itu, meskipun persidangan elektronik diatur dalam regulasi Mahkamah Agung, penerapannya dinilai harus selektif dan hanya dalam kondisi tertentu. Dalam perkara ini, Koalisi menilai tidak ada alasan yang sah untuk menggelar sidang secara online.

Akhirnya, sidang tetap dilaksanakan secara langsung. Namun, pelaksanaan sidang justru diwarnai kehadiran aparat kepolisian dalam jumlah besar yang dinilai menciptakan tekanan psikologis.

Kehadiran Aparat Dinilai Intimidatif

Koalisi mencatat, aparat kepolisian mulai berdatangan sekitar pukul 11.00 WITA dan terlihat secara khusus menanyakan perkara Tomy Priatna Wiria. Saat terdakwa memasuki ruang sidang, aparat yang sebelumnya berada di area pengadilan berkumpul di sekitar ruang persidangan.

Jumlah aparat diperkirakan mencapai sekitar 20 personel dengan seragam lengkap. Situasi tersebut dinilai tidak lazim dan menimbulkan kesan perlakuan khusus terhadap terdakwa.

Baca juga:  Praktik Kotor di Balik Sengketa Lahan Bali: Oknum Perwira TNI Diduga Terlibat Pemerasan Investor Asing

Menurut Koalisi, pola pengamanan tersebut berbeda dengan persidangan lain, termasuk perkara yang melibatkan tahanan politik di Bali sebelumnya. Perbedaan ini memunculkan dugaan adanya perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu independensi peradilan. Kehadiran aparat dalam jumlah besar dinilai tidak sekadar pengamanan, melainkan dapat menciptakan suasana intimidatif yang mempengaruhi kebebasan terdakwa.

Koalisi juga menyinggung kewajiban negara dalam menjamin perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi, yang dinilai belum tercermin dalam praktik persidangan ini.

Dakwaan Dinilai Berpola

Koalisi turut menyoroti substansi dakwaan terhadap Tomy Priatna Wiria. Menurut mereka, konstruksi dakwaan dalam perkara ini memiliki kemiripan dengan sejumlah kasus kriminalisasi terhadap masyarakat sipil di berbagai daerah, khususnya pasca aksi demonstrasi pada Agustus 2025.

Pola tersebut terlihat dari kecenderungan memperluas tafsir perbuatan, menggeneralisasi peristiwa, serta mengaburkan batas antara tindakan pidana dan ekspresi politik.

Berita Terpopular

Scroll to Top