DENPASAR –Dunianewsbali.com, Komisi IV DPRD Provinsi Bali mendorong pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran pendidikan gratis bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa pendidikan dasar wajib diselenggarakan tanpa pungutan biaya.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, S.Pd., MM., pada Selasa (24/6/2025) menyatakan bahwa keputusan MK tersebut merupakan langkah besar dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
“Putusan MK ini sangat mendukung kemajuan dunia pendidikan, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga swasta,” ujar Suwirta.
Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan ini, utamanya melalui pengalokasian anggaran pendidikan yang sesuai dengan amanat regulasi. Tujuannya agar seluruh siswa dapat menempuh pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
“Kami berharap program pendidikan gratis untuk SD dan SMP bisa mulai dijalankan pada tahun ajaran baru 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suwirta menambahkan bahwa alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD diharapkan benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.
“Dengan adanya anggaran ini, ke depan para orang tua tidak perlu lagi khawatir akan biaya sekolah anak-anak mereka. Pemerintah harus hadir menjamin akses pendidikan yang layak bagi semua,” pungkasnya.(Bud)
