DENPASAR | Dunia News Bali – Tingginya minat masyarakat Buleleng menyekolahkan anak ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya bidang pariwisata, belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan daya tampung sekolah negeri. Kondisi ini mendapat perhatian Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi.
Kresna Budi menilai diperlukan kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan agar keterbatasan kapasitas sekolah negeri tidak menyebabkan calon peserta didik kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di ruang kerja Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengoptimalkan kapasitas ruang kelas melalui penambahan jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar (rombel). Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sekolah negeri.
“Harapannya adalah memaksimalkan ruang kelas. Dari yang semula satu rombel berisi 36 siswa, kita usulkan menjadi 40 siswa. Ini untuk menjawab kegelisahan orang tua dalam mencari sekolah,” kata Kresna Budi.
Menurutnya, tingginya minat terhadap pendidikan kejuruan bidang pariwisata merupakan kondisi yang wajar mengingat Bali merupakan salah satu destinasi wisata dunia. Sektor pariwisata dan perhotelan juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan serta kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Usulkan Sekolah Sepi Peminat Diarahkan ke Pariwisata
Selain mengusulkan penambahan kapasitas rombel, Kresna Budi mendorong adanya evaluasi terhadap SMA maupun SMK yang memiliki jumlah peminat relatif rendah. Sekolah-sekolah tersebut dinilai dapat diarahkan atau dikembangkan menjadi SMK berbasis pariwisata sesuai kebutuhan masyarakat dan peluang dunia kerja.
Langkah tersebut, menurut dia, dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas pilihan pendidikan sekaligus menjawab tingginya kebutuhan tenaga terampil di sektor pariwisata.
“Alangkah bagusnya SMA atau SMK yang sepi peminat dirubah menjadi SMK Pariwisata. Ini aspirasi yang akan kita ajukan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk menjawab tantangan pendidikan di Buleleng agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah,” tegasnya.
Dorong Dukungan Anggaran bagi Sekolah Swasta
Di sisi lain, Kresna Budi melihat persoalan biaya masih menjadi salah satu pertimbangan utama orang tua dalam memilih sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan anggaran lebih besar kepada sekolah swasta. Bantuan tersebut diharapkan dapat menekan biaya yang harus ditanggung orang tua sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih merata ketika daya tampung sekolah negeri terbatas.
“Kenapa orang tua ingin anak sekolah di negeri? Karena terbentur biaya. Harapan kita ke depan, Pemprov Bali memberikan kontribusi anggaran ke sekolah swasta supaya siswa di sana tidak perlu membayar lagi atau biayanya lebih ringan,” ujar Kresna Budi.
Menurutnya, penguatan sekolah swasta dapat menjadi bagian dari solusi persoalan daya tampung. Dengan biaya pendidikan yang lebih terjangkau, masyarakat memiliki pilihan sekolah yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada sekolah negeri.
Pemerataan Guru untuk Hapus Kesenjangan Kualitas
Tak hanya menyangkut daya tampung dan biaya pendidikan, Kresna Budi juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas sekolah. Salah satu upaya yang didorong adalah penataan dan rotasi guru-guru berprestasi ke sekolah yang masih membutuhkan penguatan mutu pendidikan.
Pemerataan tenaga pendidik dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan kualitas antarsekolah. Dengan kualitas pendidikan yang semakin merata, anggapan mengenai sekolah favorit dan nonfavorit juga diharapkan dapat berkurang.
“Tugas negara adalah mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Kadisdik atas kerja samanya selama ini dalam mendistribusikan anak-anak sekolah. Ke depan, kita ingin semua sekolah bagus dan merata,” tutupnya. (red)
