Denpasar | dunianewsbali – Stabilitas sektor jasa keuangan di Bali masih berdiri kokoh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Di balik dinamika geopolitik, fluktuasi pasar, hingga perlambatan ekonomi dunia, Industri Jasa Keuangan (IJK) di Pulau Dewata terbukti tetap tangguh dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam acara buka puasa bersama media bertajuk “Ngorte with Media” yang digelar di Kantor OJK Denpasar, Senin (23/2/2026).
Dalam suasana santai namun penuh makna, Kristrianti memaparkan bahwa hingga posisi Desember 2025, stabilitas IJK di Bali tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang berjalan baik, profil risiko yang terkendali, serta likuiditas yang memadai. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi daerah.
“Kinerja sektor jasa keuangan Bali tidak hanya stabil, tetapi juga resilien. Ini yang membuat Bali mampu tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional,” ujarnya.
Ekonomi Bali sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen. Capaian ini menempatkan Bali sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.
Dari sisi perbankan, penyaluran kredit terus mencatatkan pertumbuhan positif. Kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh 6,73 persen secara tahunan menjadi Rp119,87 triliun, sementara kredit berdasarkan lokasi proyek meningkat 7,18 persen menjadi Rp144,49 triliun. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kredit investasi yang melonjak 16,21 persen, mencerminkan meningkatnya ekspansi usaha, khususnya di sektor akomodasi, makan minum, dan real estat.
Kristrianti menegaskan, tingginya pertumbuhan kredit investasi menjadi sinyal kuat kepercayaan dunia usaha terhadap prospek jangka panjang ekonomi Bali.
Tak kalah penting, peran UMKM tetap dominan. Lebih dari separuh kredit perbankan di Bali atau sekitar 51,11 persen disalurkan kepada UMKM, dengan pertumbuhan 3,91 persen secara tahunan. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, baik dari sisi porsi maupun pertumbuhan.
Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,49 persen menjadi Rp203,97 triliun, didorong oleh peningkatan tabungan masyarakat. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level sehat sebesar 58,60 persen, menunjukkan likuiditas perbankan yang longgar dan aman.
Kualitas kredit juga terus membaik. Rasio kredit bermasalah atau NPL gross tercatat 2,44 persen, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara NPL net berada di level 1,68 persen. Penurunan Loan at Risk menjadi 9,12 persen menunjukkan perbaikan nyata dalam manajemen risiko perbankan.
Ketahanan sektor keuangan mikro juga tetap terjaga. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali mencatatkan rasio permodalan dan likuiditas yang kuat, dengan Capital Adequacy Ratio mencapai 27,26 persen dan Cash Ratio sebesar 16,04 persen.
Dari sektor pasar modal, minat masyarakat Bali untuk berinvestasi terus meningkat. Jumlah investor pasar modal tumbuh 22,69 persen menjadi 359.262 Single Investor Identification (SID). Nilai kepemilikan saham melonjak 47,39 persen menjadi Rp7,69 triliun, sementara nilai transaksi saham tumbuh lebih dari 72 persen.
Sektor pembiayaan non-bank pun menunjukkan kinerja positif. Piutang perusahaan pembiayaan mencapai Rp12,16 triliun dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang tetap rendah. Modal ventura tumbuh signifikan sebesar 22,34 persen, sedangkan penyaluran pembiayaan melalui fintech peer to peer lending meningkat 40,59 persen, meski OJK tetap mencermati kenaikan risiko gagal bayar agar tetap terkendali.
Tak hanya fokus pada stabilitas dan pertumbuhan, OJK Bali juga serius mendorong literasi dan inklusi keuangan. Sepanjang 2025, OJK Bali telah melaksanakan hampir 12 ribu kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 925 ribu peserta. Program-program tersebut menyasar pelajar, mahasiswa, UMKM, ibu rumah tangga, hingga masyarakat desa melalui berbagai pendekatan, baik tatap muka maupun digital.
Di sisi perlindungan konsumen, OJK Bali menerima 784 pengaduan sepanjang 2025. Mayoritas pengaduan berasal dari sektor perbankan dan fintech peer to peer lending, dengan isu dominan terkait penagihan dan fraud. Sebagian besar pengaduan tersebut telah ditangani dan diselesaikan.
Menutup paparannya, Kristrianti menegaskan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Bali melalui pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, LPS, dan seluruh pelaku industri keuangan.
Ia juga kembali mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap investasi ilegal. “Pastikan Legal dan Logis sebelum berinvestasi. Jika menemukan aktivitas keuangan ilegal, segera laporkan ke OJK,” tegasnya. (*)
