Pengamat hukum Ketut Westra menilai pengujian materiil di pengadilan menjadi krusial agar negara tidak terjebak pada preseden pembiaran hukum.
“Penegakan hukum terhadap temuan administratif yang telah dicatat lembaga negara harus memperoleh kepastian melalui proses peradilan, agar tidak menimbulkan preseden pembiaran hukum,” kata Ketut Westra, yang mengikuti perkembangan perkara ini.
Perhatian publik kini tertuju pada putusan pengadilan berikutnya yang dijadwalkan akan dibacakan dalam waktu dekat.
Putusan tersebut dinilai akan menjadi indikator penting komitmen negara dalam menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan regulasi penanaman modal asing, serta perlindungan kepentingan publik dan daerah. (red).