DENPASAR | Dunia News Bali – Sinergi antara aparat kepolisian dan lembaga legislatif di Provinsi Bali terus diperkuat guna menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), sekaligus mengawal pembangunan yang tertib dan berkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi antara Subdirektorat I Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali dengan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali di Bendega, Renon, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Mengusung tema “Membangun Sinergitas dan Komunikasi Strategis Demi Terpeliharanya Harkamtibmas yang Kondusif di Provinsi Bali”, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Forum tersebut menjadi wadah diskusi strategis untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang berpotensi berdampak terhadap stabilitas keamanan di Bali.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Intelkam Polda Bali Komisaris Besar Polisi Andy Ervyn, S.I.K., M.H., bersama jajaran Subdit I Ditintelkam Polda Bali. Dari unsur DPRD Bali hadir Ketua Pansus TRAP Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., Wakil Ketua Gede Harja Astawa, anggota Nyoman Oka Antara, Wayan Bawa, Zulfikar Wijaya, serta tenaga ahli Pansus TRAP.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha, menilai komunikasi yang terjalin antara DPRD Bali dan Polda Bali merupakan langkah positif dalam menjaga Bali tetap aman, nyaman, dan berkembang sesuai koridor hukum yang berlaku.
Menurutnya, DPRD dan kepolisian memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal tata ruang, pengelolaan aset daerah, serta sistem perizinan agar berjalan sesuai ketentuan demi kepentingan masyarakat luas.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga Bali ke depan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama, baik dalam penataan ruang, pengelolaan aset, maupun perizinan. Sesuai kewenangan masing-masing, kita harus saling bersinergi demi kepentingan masyarakat Bali,” ujar Supartha.
Ia menegaskan bahwa regulasi terkait tata ruang sebenarnya telah mengatur secara jelas kawasan yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan, seperti kawasan tebing, jurang, sempadan pantai, hingga sempadan sungai. Karena itu, tantangan utama saat ini terletak pada konsistensi penerapan aturan yang telah ada.
“Kita tinggal menjalankan aturan yang sudah ada. Jangan sampai pembangunan melanggar ketentuan tata ruang maupun alih fungsi lahan. Bali ini wilayahnya kecil, tetapi menjadi perhatian masyarakat nasional bahkan internasional. Karena itu, kita wajib menjaga kelestarian dan keberlanjutannya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol Andy Ervyn menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Bali dan DPRD Bali, khususnya Pansus TRAP, dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban daerah.
Menurutnya, Ditintelkam Polda Bali akan terus menjalin kerja sama dengan Pansus TRAP dalam melakukan pengawasan terhadap persoalan tata ruang, aset daerah, maupun perizinan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Bali, termasuk berbagai isu yang berpotensi memunculkan polemik di tengah masyarakat.
Andy menilai pengawasan terhadap sektor-sektor tersebut sangat penting karena pelanggaran tata ruang maupun pembangunan yang tidak sesuai aturan berpotensi berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak ditangani secara tepat.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia sangat bergantung pada kondisi keamanan yang kondusif. Stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara untuk terus berkunjung ke Pulau Dewata.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 19 ribu orang per hari. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi keimigrasian guna mengantisipasi masuknya pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.
Selain memperkuat koordinasi lintas instansi di dalam negeri, Polda Bali juga terus meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dari berbagai negara dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara yang dapat mengganggu keamanan Bali.
Sebagai inovasi dalam pengawasan keberadaan warga negara asing, Polda Bali telah mengembangkan aplikasi Cakrawasi yang melibatkan hotel, vila, dan biro perjalanan untuk melaporkan kedatangan wisatawan asing secara cepat. Sistem ini diharapkan mampu mendukung proses pemantauan sekaligus deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Menutup sambutannya, Andy Ervyn menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum silaturahmi tersebut dan berharap komunikasi strategis antara Ditintelkam Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.
Melalui pertemuan ini, kedua institusi sepakat memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mengawal penataan ruang, pengelolaan aset daerah, serta sistem perizinan agar pembangunan di Bali berjalan sesuai regulasi tanpa mengesampingkan aspek keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan.
Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi fondasi yang semakin mempererat hubungan antara Polda Bali dan DPRD Provinsi Bali dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang tertib, berkelanjutan, serta menjaga Bali tetap aman, nyaman, dan kondusif sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus rumah bagi masyarakat Bali. (red/ich)
