Praperadilan Kepala BPN Bali, Ahli Nilai Unsur Pidana Tidak Terpenuhi

“Kami melihat adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap persoalan administrasi,” tegasnya.

Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Made Daging tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor TAP/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025.
Tim kuasa hukum menilai proses penetapan tersebut mengandung sejumlah kejanggalan, baik dari sisi hukum maupun administrasi.

Salah satu persoalan utama adalah penggunaan pasal yang dinilai sudah tidak relevan dan berpotensi kedaluwarsa, yakni Pasal 421 KUHP lama serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Menurut tim pembela, kedua pasal tersebut tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum nasional, khususnya setelah diberlakukannya KUHP baru yang mengatur prinsip dekriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan tertentu.

Selain itu, kuasa hukum juga menemukan dugaan ketidaksesuaian administrasi dalam dokumen penetapan tersangka, yang dinilai berpotensi melemahkan dasar hukum perkara tersebut.

Atas dasar itu, tim pembela menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Made Daging tidak hanya lemah secara yuridis, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Menutup rangkaian sidang praperadilan, tim kuasa hukum berharap hakim dapat mempertimbangkan seluruh keterangan ahli, saksi, dan bukti secara objektif.

Baca juga:  Imigrasi, BNN, dan Bea Cukai Bongkar Laboratorium Narkoba WNA Rusia di Bali

Mereka meminta agar penetapan tersangka terhadap Made Daging dinyatakan tidak sah dan dihentikan.

“Kami berharap putusan praperadilan ini mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak warga negara,” pungkas Made Ariel. (Brv)

Berita Terpopular

Scroll to Top