Praperadilan Kepala BPN Bali, Ahli Nilai Unsur Pidana Tidak Terpenuhi

DENPASAR | Dunia News Bali – Dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, sejumlah ahli dan tim kuasa hukum menegaskan bahwa perkara yang menjerat Made Daging, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administrasi negara, bukan jalur pidana.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan yang menghadirkan saksi ahli serta pernyataan penutup dari tim pembela pemohon, Selasa (03/02/2026)

Ahli hukum pidana dan hukum acara pidana dari Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., menjelaskan bahwa perkara tersebut berada dalam ranah administrasi, sehingga hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

Menurut Prija, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Made Daging pernah memerintahkan perusakan atau menyebabkan arsip menjadi tidak aman dan tidak utuh.

“Tanggung jawab pengelolaan administrasi telah didelegasikan kepada pegawai yang berwenang. Jika terjadi pelanggaran, pertanggungjawabannya bersifat administratif, bukan pidana,” jelasnya.

Ia juga menilai pasal yang digunakan dalam perkara tersebut telah mengalami perubahan dalam KUHP baru dan sebagian telah mengalami dekriminalisasi, sehingga penetapan tersangka dinilai tidak sah dan seharusnya dihentikan.

Baca juga:  Bayar Rp480 Juta untuk Sewa Tanah 20 Tahun, Influencer Kak King Mengaku Tertipu!

Sementara itu, saksi ahli lainnya, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, menegaskan bahwa persoalan pertanahan sangat rentan dikriminalisasi apabila langsung dibawa ke ranah pidana tanpa melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu.

“Ini masalah administrasi. Semua jalur administrasi harus ditempuh dulu. Pidana itu langkah terakhir,” tegasnya di hadapan hakim.

Menurutnya, urusan pertanahan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Badan Pertanahan Nasional. Jika ditemukan unsur pidana, barulah diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Oegroseno juga menilai tidak terdapat bukti adanya niat jahat untuk merusak atau menghilangkan arsip dalam perkara tersebut. Ia menyebut perkara ini berpotensi mengarah pada praktik kriminalisasi.

Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, juga menegaskan bahwa penerapan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tidak bisa dilakukan secara luas. Pasal tersebut, menurutnya, memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas dan mensyaratkan adanya unsur kesengajaan.

“Tidak bisa hanya karena lalai atau sekadar mengetahui, lalu langsung dipidana. Harus ada unsur sengaja,” ujarnya.

Baca juga:  Update Kasus Sesetan: Penggugat Klaim SHM Sah, Tergugat Adukan Hakim ke KY

Dari pihak kuasa hukum, Gede Pasek Suardika (GPS) menyatakan bahwa sejak awal pihaknya menilai perkara ini tidak layak diproses secara pidana.

Ia menegaskan bahwa kliennya bukan pelaku materiil dan tidak pernah memberikan perintah terkait dugaan perusakan arsip.
“Tidak ada perintah, tidak ada niat jahat, dan tidak ada tindakan langsung yang bisa dibuktikan kepada klien kami,” ujarnya.

Gede Pasek juga menyoroti penerapan pasal yang dinilai sudah tidak relevan, sehingga terkesan dipaksakan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pernyataan penutup disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum, Made Ariel Suardana, yang menegaskan bahwa seluruh rangkaian pembuktian dalam sidang praperadilan mengarah pada kesimpulan bahwa perkara tersebut bersifat administratif.

“Dari keterangan ahli, saksi, hingga bukti yang dihadirkan, semuanya menunjukkan ini bukan tindak pidana,” katanya.

Ia menambahkan, jika terdapat kekeliruan dalam pengelolaan administrasi, maka penyelesaiannya seharusnya melalui sanksi administratif, bukan pemidanaan.

Berita Terpopular

Scroll to Top