RDP Handara Ungkap Ancaman Lingkungan di Hulu Pancasari dan Jalur Denpasar–Buleleng

Selain soal lahan, perhatian utama Pansus tertuju pada aktivitas bangunan yang diduga berada di luar HGB Nomor 40, 42, dan 43. Dalam laporan lapangan disebutkan terdapat sejumlah bangunan yang dipersoalkan, termasuk bangunan lama yang rusak akibat longsor dan kini direnovasi. Tim legal menjelaskan, bangunan yang dipermasalahkan bukan pembangunan baru, melainkan bagian dari bangunan lama yang terdampak longsor pada 2012.

Perwakilan Satpol PP Bali saat diminta memberi keterangan terkait pendalaman tersebut menyatakan, tanah longsor itu berada di luar penguasaan HGB perusahaan, namun longsor itu merembet sampai ke wilayah perusahaan. Saat itu, sekitar 35 kamar rusak akibat longsor yang berasal dari perbukitan di luar kawasan HGB.

Dari jumlah tersebut, hanya tersisa sekitar 14 kamar yang masih bisa difungsikan. “Itu berada di HGB Nomor 40. Longsornya berasal dari luar area, dari perbukitan, dan mengakibatkan kerusakan kamar yang ada di dalam kawasan,” jelasnya.

Supartha menekankan, apabila longsor berasal dari wilayah di luar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), maka pengaturan pemanfaatan ruang tetap harus mengacu pada ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam regulasi tersebut, pembangunan hanya diperbolehkan setelah melewati jarak aman tertentu dari jurang atau tebing. “Kalau sesuai undang-undang, boleh ada kegiatan bangunan itu setelah satu kali kedalaman jurang atau tebing. Itu aturan undang-undang, bukan kata saya,” tegas Supartha.

Baca juga:  Badung Perkuat SDM Transportasi, Teken Kerja Sama dengan BPSDM Perhubungan dan Poltrada Bali

Ia pun mempertanyakan keberadaan bangunan di kawasan SHGB Nomor 40 yang berada dekat tebing rawan longsor. Menurutnya, apabila dilakukan pembangunan ulang atau renovasi, maka wajib melalui proses perizinan baru, termasuk KKPR dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Kalau sudah dilarang, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan dan terjadi korban, itu bisa masuk pidana. Ada sanksi administrasi sampai pembongkaran, bahkan ancaman pidana bagi pelaku kegiatan,” tukasnya.

Supartha menegaskan, pemasangan garis Pol PP Line oleh Satpol PP Provinsi Bali bukan tanpa alasan. Tindakan tersebut dilakukan karena saat sidak, bangunan yang diperiksa belum dapat menunjukkan PBG dan izin lain yang dipersyaratkan. Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, membenarkan hal tersebut.

Ia menyebut penyegelan dilakukan sebagai bagian dari kewenangan pengawasan provinsi terhadap aktivitas pembangunan yang masih dalam proses perizinan. “Bangunan yang disegel itu karena izin belum lengkap, terutama PBG. Itu sebabnya kami tutup sementara untuk evaluasi,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Pansus juga meminta penjelasan terkait kondisi fisik tebing dan kedekatannya dengan kawasan hutan. Supartha meminta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menjelaskan status dan karakteristik kawasan yang berbatasan langsung dengan areal Handara.

Baca juga:  Bahas Raperda Ormas, Pansus DPRD Badung Perkuat Pendataan, Evaluasi dan Pemberdayaan

Perwakilan BKSDA menyampaikan, di belakang kawasan HGB Bali Handara terdapat kawasan Taman Wisata Alam dan hutan lindung dengan ketinggian antara 1.800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kawasan tersebut termasuk wilayah berisiko tinggi dan memerlukan pengawasan ketat.

Menanggapi penerbitan KKPR oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, Supartha mengingatkan agar izin tidak dikeluarkan di wilayah yang masuk zona rawan mitigasi bencana. Ia menegaskan pengaturan kawasan tebing dengan risiko tinggi merupakan kewenangan provinsi. “Jangan sampai KKPR dikeluarkan di wilayah rawan. Undang-undang sudah jelas mengatur itu,” minta Supartha.

Berita Terpopular

Scroll to Top