RDP Handara Ungkap Ancaman Lingkungan di Hulu Pancasari dan Jalur Denpasar–Buleleng

Terkait bangunan yang disegel, Aliza menjelaskan bangunan tersebut merupakan renovasi akibat longsor pada 2012 yang menyebabkan sekitar 35 kamar hilang. Tim legal Benson Sitompul menambahkan bangunan tersebut bukan bangunan baru dan sebelumnya telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Karena ada perubahan struktur saat renovasi, kami mengajukan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi. Prosesnya memang masih berjalan,” tandasnya

Sementara itu, Sekretaris Pansus TRAP I Dewa Nyoman Rai, senada menekankan pentingnya kejelasan PKKPR sebelum aktivitas pembangunan dilakukan. Ia menilai sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) kerap memutus rantai koordinasi kebijakan dari tingkat kabupaten hingga desa, sehingga memicu kebingungan aparat di lapangan. “Banyak aparat di bawah tidak paham, tahu-tahu disebut sudah OSS. Ini yang bikin kacau. Sebelum bangun harus jelas, boleh atau tidak, sesuai aturan tata ruang,” tegas politisi PDI Perjuangan itu dalam RDP.

Dewa Rai mengingatkan, ketidaktegasan sejak awal berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius di kemudian hari, termasuk risiko pembongkaran bangunan apabila melanggar ketentuan ketinggian dan sempadan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ia bahkan menilai, dalam kasus Bali Handara, pihak manajemen justru berpotensi menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan proses pemberian izin oleh instansi teknis.

Baca juga:  Beton dan Kawat Berduri Kembali Hadang Akses Lahan Benny Wulur, Kuasa Hukum: Kerugian Membengkak!

“Kalau kita pakai aturan secara kaku sekarang, bisa habis itu investasi. Triliunan uang sudah keluar. Tapi ini jadi pelajaran, ke depan tata ruang Bali harus dijaga bersama agar tidak jadi bumerang,” katanya.

Wakil Sekretaris Pansus Dr Somvir, juga mengungkapkan sejumlah keluhan masyarakat Buleleng terkait dampak operasional kawasan Bali Handara. Salah satunya menyangkut kemacetan lalu lintas akibat aktivitas wisata, termasuk keberadaan spot foto yang kerap menimbulkan kerumunan di pinggir jalan. “Kami minta itu diselesaikan. Kalau mau spot foto, silakan di dalam kawasan, jangan di jalan raya,” kata politisi dari dapil Buleleng tersebut.

Somvir juga menyoroti sengketa lahan seluas sekitar enam hektare yang diklaim masih bermasalah dan melibatkan puluhan kepala keluarga. Ia menyebut, banyak tanah warga masih berstatus pipil, sementara dokumen lama disebut hilang akibat kebakaran, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait legalitas proses jual beli lahan di masa lalu.

Tak hanya itu, Ketua Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Bali ini mempertanyakan kehadiran sejumlah pejabat yang kerap bermain golf di kawasan Bali Handara, di tengah informasi bahwa perizinan kawasan tersebut belum sepenuhnya lengkap. “Jangan sampai ada pembiaran atau hubungan yang tidak semestinya. Semua harus taat aturan,” tegasnya.

Baca juga:  Puspa Negara Dorong Rekomendasi Hibah Tanah Pura Dalem Gulingan Segera Terbit

Pansus TRAP DPRD Bali juga meminta manajemen Bali Handara bersikap adil terhadap masyarakat sekitar dan tidak menciptakan sekat-sekat sosial di tingkat desa. DPRD Bali menegaskan investasi tetap diperbolehkan, namun wajib berjalan seiring dengan kepatuhan hukum, ketentuan tata ruang, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal. (Brv)

Berita Terpopular

Scroll to Top