RDP Handara Ungkap Ancaman Lingkungan di Hulu Pancasari dan Jalur Denpasar–Buleleng

Sementara itu, perwakilan Sekretariat Dinas PUPR Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa dalam tata ruang telah diatur ketentuan sempadan jurang yang dituangkan dalam dokumen PKKPR. Dokumen tersebut menjadi dasar pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Ia mengakui, untuk bangunan yang sempat disegel, pengajuan izin sempat dilakukan, namun persyaratannya belum lengkap sehingga PBG dan SLF belum terbit. Bahkan, permohonan tersebut sempat dikonsultasikan ke tim ahli provinsi, namun hingga kini belum memenuhi ketentuan teknis. “PKKPR memang sudah terbit, tapi untuk PBG dan SLF masih dalam proses karena persyaratan belum terpenuhi,” jelasnya.

Pansus TRAP menegaskan penyegelan dan pendalaman yang dilakukan bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan seluruh aktivitas pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan risiko lingkungan maupun keselamatan. Supartha mengingatkan bahwa pemaksaan kegiatan pembangunan di area rawan tanpa izin lengkap berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius. “Kalau sudah dinyatakan rawan dan tidak sesuai KKPR, jangan dipaksakan. Kalau sampai terjadi korban, itu bisa masuk pidana. Ini yang ingin kita cegah,” tegasnya.

Baca juga:  Patung Sabdo Palon Dinilai Jadi Simbol Peradaban Bali, Generasi Muda Diajak Lestarikan Warisan Leluhur

Pansus memastikan pendalaman akan terus dilakukan dengan melibatkan BPN, instansi teknis provinsi, serta pemerintah kabupaten. Seluruh data akan dikaji secara administratif dan faktual sebelum DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi resmi terkait status lahan, bangunan, dan kelanjutan aktivitas di Kawasan Handara Golf & Resort.

Pembahasan RDP tidak hanya berkutat pada aspek legalitas lahan, tetapi juga dampak lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas di kawasan Handara. Sejumlah warga Desa Pancasari yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan keluhan wilayah mereka kerap dilanda banjir setiap kali curah hujan tinggi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini turut menyoroti persoalan sungai dan drainase yang kerap meluap dan mengganggu arus lalu lintas. Apalagi, kawasan tersebut merupakan jalur utama penghubung Buleleng–Denpasar. “Banjir ini terjadi dari utara ke selatan. Walaupun sudah ada shortcut, tetap saja banjir,” ucapnya.

Perbekel Desa Pancasari I Wayan Komiarsa menambahkan banjir di wilayahnya telah terjadi sejak lama. Bahkan sebelum Desa Pancasari berdiri pada 1960-an, banjir bandang pernah melanda kawasan tersebut dan kembali terjadi pada 1970-an. Ia berharap ada solusi konkret dan terintegrasi dari instansi terkait. “Kami harapkan BWS, PUPR, dan Balai Jalan Nasional bisa melakukan mitigasi dan menyelesaikan masalah ini secara terintegrasi,” katanya.

Baca juga:  Togar Situmorang Tegaskan Proyek di Sumbawa Barat, Golden City dan OASIS Tidak Bodong

Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Sarana Buwana Handara Aliza Salviandra menegaskan pihaknya siap memenuhi permintaan Pansus TRAP maupun instansi teknis, termasuk melengkapi dokumen legalitas yang diminta. “Kalau memang diminta untuk melengkapi, tentu kami lengkapi. Kami sudah berdiri lama dan ingin menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Kami tidak mau dianggap tidak taat hukum,” tegasnya.

Tim legal PT SBH Putu Hutagalung juga menyatakan banjir di Pancasari bukan persoalan baru dan menjadi tanggung jawab bersama. “Dalam forum tadi disampaikan banjir sudah terjadi sejak tahun 1960-an. Jadi ini bukan semata tanggung jawab kami, tetapi tanggung jawab semua pihak,” ujarnya.

Aliza menambahkan, dari total luas kawasan Bali Handara sekitar 98 hektare, sebagian besar merupakan ruang terbuka hijau. Bangunan hanya sekitar satu persen dari total area. “Lebih banyak rumput dan pohon. Lima tahun terakhir kami menanam sekitar 700 pohon. Kami aktif menjaga lingkungan,” klaimnya.

Berita Terpopular

Scroll to Top