Robohkan dan Rusak Papan Informasi, Lie Herman Trisna Akan Dilaporkan Ke Polisi

Lokasi tanah yang sedang berperkara di MA

BADUNG –  Wayan Sureg Cs telah memasang papan nama tanah hak milik No. 507/Desa Ungasan, seluas 56.850 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Jumat, (13/9/2024).

Papan nama ini menjelaskan tanah tersebut sedang dalam berperkara/sengketa di Mahkamah Agung (MA) RI No Perkara: 02/Akta.Pdt.PK/2024/PN Dps.

Namun pemasangan papan nama ini pada Sabtu (14/9/2024) diduga kuat dirobohkan atau dirusak paksa oleh pihak Lie Herman Trisna, yang merupakan pihak tergugat/termohon atau terbanding dalam Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh I Wayan Sureg Cs kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) RI.

Papan informasi milik I Wayan Sureg

Untuk diketahui, I Wayan Sureg Cs telah mengajukan Memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Jalan P.B. Sudirman No. 1 Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Memori PK ini sebagai gugatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor: 470/Pdt.G/2019/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 153/Pdt/2020/PT DPS.

Dalam gugatan memori PK I Wayan Sureg memberikan kuasa kepada, 1. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., 2. M. Imam Nasef, S.H., M.H., 3. Isnaldi, S.H., M.H., 4. Sahlan Adiputera Alboneh, S.H., M.H., 5. Ihya Ulumudin, S.H., M.H, yang kesemuanya adalah Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum DN & Partners Law firm berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama I Wayan Sureg, I Made Suka, I Nyoman Nuada dan I Ketut Sukarta yang berkedudukan di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Baca juga:  Upaya Pelarian Berakhir di Bali, Imigrasi Gagalkan Masuknya Tokoh Kriminal Global

Para Pembanding/para Penggugat ini sebagai para pemohon PK melawan tergugat, yakni : 1. Bambang Mujiono, 2. Notaris I Putu Candra, SH., 3. Lie Herman Trisna, 4. Lie Tony Mulyadi, 5. Bank Uppindo Cq BPPN Cq Perusahaan Pengelola Aset., 6. Kantor Lelang Negara Denpasar Cq Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Denpasar. (KPKNL Denpasar), 7. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung.

Dimana dalam persidangan sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena telah menduduki/menguasai tanah sengketa.

Dimana semua saksi menerangkan, bahwa di atas tanah sengketa saat ini sedang berdiri bangunan yang dipergunakan sebagai tempat wisata paragliding yang dikelola oleh pihak Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam

Fakta ini sesuai pula dengan hasil pemeriksaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan didampingi oleh para pihak dan kuasa hukumnya bahwa benar di atas tanah sengketa ada beberapa bangunan permanen yang dipergunakan sebagai usaha paragliding yang dibangun dan dikelola oleh Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

Baca juga:  Update Kasus Sesetan: Penggugat Klaim SHM Sah, Tergugat Adukan Hakim ke KY
Kondisi papan informasi yang diduga dirusak Lie Herman Trisna

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa memang benar Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai/menduduki/mengelola tanah milik orang lain tanpa ijin, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan.

Memutuskan agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membongkar bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada pihak Penggugat dalam Rekonvensi.

Oleh karena secara Hukum pihak Penggugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan sah sebagai pemilik tanah sengketa, maka adalah menjadi kewajiban pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk dengan sukarela membongkar dan menyerahkan tanah sengketa kepada pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Sehingga dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Berita Terpopular

Scroll to Top