Pada hari Selasa (5/12/2023) kliennya memperoleh surat panggilan dengan nomor Dumas/939/XI/2023 SPKT.Satreskrim/Polresta DPS/Polda Bali tanggal 24 November 2023 tentang dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dan atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP.
Surat panggilan itu diantar langsung oleh pihak penyidik Brigadir Gede Widya Krisnayana dan Briptu Dewa Gede Saptaadhi.
Kemudian tanggal 8 Desember 2023 kami mendampingi klien untuk memenuhi panggilan klarifikasi.
Monica menjelaskan kepada penyidik bahwa kliennya memiliki semua dokumen sah terkait perijinan dan pengelolaan dari Villa Adara No.14 yang terletak di Jalan Toyaning II, dimana kliennya dituduhkan atau diduga menempati tanpa ijin.
Tetapi saat kami diperiksa, tidak ada pertanyaan yang terkait dengan kedua pasal yang disangkakan kepada klien kami, yaitu Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP, melainkan kami lebih banyak ditanyai terkait keimigrasian dan perijinan.
Sebagai Kuasa hukum, dirinya menanyakan terkait hal tersebut, tetapi penyidik sama sekali tidak menjawab dan terus menanyai perihal keimigrasian dan perijinan.
“Kami menanyakan bagian mana kami melakukan perbuatan memasuki pekarangan tanpa ijin dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang disangkakan kepada kami ? Tetapi pihak penyidik tidak menjelaskan apapun kepada kami,” ucapnya.
Kondisi Villa Adara no 14 yang disengketakan dan di pasang Police Line sejak 29 Desember tahun lalu
Pada tanggal 29 Desember 2023, diduga pihak polisi Brigadir Gede Widya Krisnayana dan Briptu Dewa Gede Saptaadhi, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, melakukan penyitaan terhadap Villa Adara No.14, dengan memasang police line.
Sebagai kuasa hukum kami mencoba menghubungi pihak Polisi yang melakukan penyitaan tersebut, kami menanyakan atas dasar apa Polisi melakukan penyitaan tersebut dan kami meminta bukti surat agar dapat ditunjukkan melalui foto karena saat itu kami dan klien sedang tidak berada di Bali,” katanya.
Pihaknya meminta bukti surat dasar penyitaan dari Villa tersebut dan Polisi hanya menyerahkan surat SPDP/212/XII/2023/Satreskrim, di mana dalam surat tersebut kami disangkakan melakukan perbuatan pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP

“Untuk dapat diketahui bahwa kami tidak pernah diperiksa dan atau dimintai keterangan terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepada kami yang terkait dengan Pasal 406 KUHP tersebut dan Polisi langsung melakukan penyitaan dan memasang Police Line terhadap Villa Adara no 14, dan kami tidak pernah menjalani pemeriksaan dan atau dimintai keterangan terkait laporan atas nama Pengacara Yoga yang berkaitan dengan Pasal 406 KUHP tersebut,” jelasnya.
Diduga saat Polisi tiba-tiba datang memasang Police Line, saat itu terdapat tamu yang sedang menginap yang kala itu tamu sedang makan siang dan Polisi mengunci Villa dari luar dengan Police Line, kemudian saat tamu datang, polisi meminta karyawan Villa untuk mengeluarkan seluruh barang-barang milik tamu dari dalam villa tersebut.
Saat itu pihaknya meminta kepada pihak Polisi agar tamu tersebut dapat mencari penginapan lain terlebih dahulu, yang mana saat itu Bali sedang dalam kondisi High Season dimana sangat sulit bagi tamu untuk menemukan penginapan lain dalam waktu yang singkat.
Tapi permintaan ini tidak mendapatkan respon positif, mereka tetap harus keluar dari Villa saat itu juga
Kondisi ini membuat tamu merasa ketakutan, baik pihak tamu dan kami mengalami kerugian materiil dan immaterial.