KARANGASEM | Dunia News Bali – Polemik pembangunan Kantor Perbekel Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, kian menjadi perhatian. Persoalan yang awalnya berkaitan dengan keberatan Desa Adat terhadap lokasi pembangunan kini berkembang menjadi pertanyaan serius mengenai kepastian hukum penggunaan tanah dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa.
Sorotan tersebut menguat setelah terungkap adanya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 933/04-E/HK/2022 tertanggal 23 Desember 2022 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Bali Nomor 750/04-E/HK/2021 mengenai penggunaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali untuk dioperasikan oleh Perbekel Desa Muncan.
Melalui keputusan tersebut, Gubernur Bali secara resmi mencabut keputusan sebelumnya yang menjadi landasan penggunaan aset milik Pemerintah Provinsi Bali oleh Perbekel Muncan.
Dalam dokumen itu turut dicantumkan keberadaan dua bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama Desa Pekraman Muncan, masing-masing SHM Nomor 3201 dengan luas 930 meter persegi dan SHM Nomor 3205 seluas 805 meter persegi.
Sementara itu, terdapat pula tanah milik Pemerintah Provinsi Bali dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 seluas 1.360 meter persegi.
Hal yang menarik perhatian, dalam konsiderans keputusan Gubernur tersebut disebutkan secara tegas bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi Bali berada di tengah-tengah tanah milik Desa Pekraman Muncan.
Dari keseluruhan bidang tanah Hak Pakai tersebut, sekitar 500 meter persegi disebut digunakan untuk bangunan Kantor Perbekel Muncan.
Pencabutan keputusan Gubernur Bali menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri untuk memastikan bagaimana kelanjutan dasar administrasi penggunaan aset tersebut oleh Pemerintah Desa Muncan.
Sebelumnya, Desa Adat Muncan telah menyampaikan keberatan sekaligus mengusulkan alternatif lokasi pembangunan kantor perbekel.
Berdasarkan keterangan pihak Desa Adat, lokasi pembangunan yang sekarang digunakan berkaitan dengan kawasan adat yang mempunyai fungsi penting dalam aktivitas keagamaan dan pelaksanaan upacara yadnya.
Desa Adat bahkan disebut telah menawarkan lokasi alternatif agar pembangunan fasilitas pemerintahan tidak mengganggu fungsi kawasan adat maupun kegiatan keagamaan masyarakat.
Namun, pembangunan kantor tetap dilaksanakan di lokasi yang kini menjadi objek polemik.
Dengan adanya keputusan pencabutan dari Gubernur Bali, diperlukan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut administrasi, status penggunaan tanah, serta kedudukan bangunan kantor yang telah berdiri di atas lahan tersebut.
Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa pencabutan keputusan mengenai penggunaan aset tidak serta-merta membuktikan bahwa Sertifikat Hak Pakai telah dibatalkan ataupun hak atas tanah telah beralih.
Kepastian mengenai status pertanahan harus merujuk pada dokumen resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan administrasi pengelolaan aset pemerintah.
Selain persoalan status tanah, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Kantor Perbekel Muncan juga menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian serius.
Apabila pembangunan tersebut benar menggunakan anggaran Dana Desa, maka seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangannya perlu diperiksa secara menyeluruh.
Sebab, Dana Desa merupakan uang publik yang wajib dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Merujuk Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam konteks pemerintahan desa di Bali, Perbekel menjalankan fungsi dan tanggung jawab tersebut sesuai kewenangannya. Pertanggungjawaban juga harus dilihat berdasarkan pembagian tugas perangkat desa dan pelaksana kegiatan yang terlibat.
Karena itu, pembangunan Kantor Perbekel Muncan patut dievaluasi melalui pemeriksaan terhadap seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, persetujuan anggaran, penetapan lokasi, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga pencatatan bangunan sebagai aset hasil pembangunan.
Sejumlah pertanyaan mendasar pun perlu dijawab secara transparan:
1. Berapa total Dana Desa yang telah dialokasikan dan digunakan untuk pembangunan Kantor Perbekel Muncan?
2. Apakah pembangunan tersebut telah melalui mekanisme perencanaan dan musyawarah desa sesuai ketentuan?
3. Ketika pembangunan dilaksanakan, apakah dasar hukum penggunaan tanah masih berlaku?
4. Apakah penganggaran telah mempertimbangkan status hukum serta jangka waktu penggunaan tanah?
5. Siapa pihak yang mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pembangunan kantor di lokasi tersebut?
6. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap nilai bangunan apabila nantinya kantor harus dipindahkan atau penggunaan tanah tidak dapat dilanjutkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Namun, merupakan bagian dari kepentingan publik untuk memastikan agar anggaran negara tidak menimbulkan persoalan hukum dan keuangan yang pada akhirnya berpotensi membebani masyarakat.
Melihat kompleksitas persoalan tersebut, Inspektorat Kabupaten Karangasem patut didorong melakukan pemeriksaan khusus terhadap penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Kantor Perbekel Muncan.
Pemeriksaan dapat melibatkan BPKP Perwakilan Bali sesuai kewenangan dan kebutuhan pengawasan, sementara BPK RI memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Di sisi lain, Inspektorat Provinsi Bali dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali juga perlu memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut pencabutan keputusan penggunaan aset tersebut.
Hal yang perlu dipastikan meliputi status tanah, administrasi pengelolaan barang milik daerah, serta kedudukan bangunan kantor yang telah didirikan di atasnya.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan, hasilnya perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Dari perspektif hukum, penggunaan anggaran pembangunan kantor tersebut juga perlu dilihat dari kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan maupun pertanggungjawaban keuangan.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi salah satu ketentuan yang diuji.
Demikian pula Pasal 3 UU Tipikor dapat menjadi dasar penegakan hukum apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Selain itu, apabila ditemukan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban, manipulasi administrasi, pembayaran fiktif, maupun penggelembungan harga, unsur pidananya harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang relevan.
Meski demikian, pencabutan keputusan penggunaan aset maupun keberatan Desa Adat tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
Pembuktian tetap harus didasarkan pada adanya perbuatan, kesalahan pihak yang bertanggung jawab, unsur keuntungan, serta kerugian keuangan negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Polemik ini juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Desa Adat Muncan yang memiliki hak, kepentingan, serta fungsi sosial dan religius dalam kehidupan masyarakat setempat.
Pergub Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan menjadi salah satu kerangka regulasi yang relevan dalam memperhatikan perlindungan kawasan suci dan fungsi keagamaan.
Pembangunan fasilitas pemerintahan semestinya tidak hanya berorientasi pada kebutuhan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan tata ruang, kepentingan masyarakat adat, serta keberlangsungan tradisi dan aktivitas keagamaan.
Karena itu, Gubernur Bali, Bupati Karangasem, Inspektorat, BPKAD, serta instansi pertanahan diharapkan memberikan penjelasan terbuka dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap persoalan tersebut.
Perbekel Muncan juga perlu memberikan klarifikasi mengenai dasar hukum pembangunan, sumber dan besaran anggaran, status tanah, serta tindak lanjut setelah diterbitkannya keputusan pencabutan oleh Gubernur Bali.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar mengenai lokasi berdirinya sebuah kantor pemerintahan. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut kepastian hukum, pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat, penghormatan terhadap keberadaan Desa Adat, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Jabatan merupakan amanah, Dana Desa adalah uang rakyat, dan setiap keputusan pembangunan wajib dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai bangunan yang semestinya menjadi fasilitas pelayanan masyarakat justru meninggalkan persoalan hukum, administrasi, dan keuangan yang berkepanjangan.
CATATAN REDAKSI: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen Keputusan Gubernur Bali Nomor 933/04-E/HK/2022 dan keterangan yang dihimpun awak media. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Perbekel Muncan, Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Provinsi Bali, BPKAD, Inspektorat, serta seluruh pihak terkait lainnya. Dugaan penyimpangan anggaran maupun tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang sah.
Editor: Dnb13