BADUNG | Dunia News Bali – Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Sugita Putra (WSP), mendorong agar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badung Tahun Anggaran 2027 dilakukan lebih awal.
WSP mengusulkan agar rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dapat dilaksanakan setidaknya satu bulan sebelum tahapan pembahasan anggaran dimulai. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan waktu yang lebih memadai kepada legislatif dalam menjalankan fungsi penganggaran.
Usulan itu disampaikan WSP dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, yang membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis (13/8/2026).
Dengan pembahasan yang dimulai lebih awal, WSP menilai anggota Banggar memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta kebutuhan pembangunan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Ini merupakan pandangan dan saran saya sekaligus, agar secara fungsi kita di Dewan dapat berjalan sesuai tupoksi kita. Bapak-Ibu yang berada di eksekutif tentunya merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang harus melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Sehingga, perubahan dan pembahasan anggaran, walaupun dalam kondisi apapun, harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya sebelum kita masuk pada pembahasan bersama Dewan,” kata WSP.
Dorong PAD Badung Terus Bertumbuh
Dalam rapat tersebut, WSP juga menekankan pentingnya pemerintah daerah terus mencari ruang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mengingatkan agar pertumbuhan pendapatan Badung tidak mengalami stagnasi.
Salah satu sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar adalah penerimaan dari pengelolaan parkir. Tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan di wilayah Badung, khususnya Badung Tengah hingga Badung Selatan, menurut WSP dapat menjadi peluang untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Saya kira pendapatan dari parkir ini bisa kita tingkatkan. Kenapa? Karena Badung, dari Badung Tengah sampai Badung Selatan, saat ini luar biasa ramainya. Apalagi nanti akan dibuka jalur lingkar barat. Ini perlu dipikirkan secara matang dan cermat,” ujarnya.
WSP berpandangan, optimalisasi sektor parkir tidak hanya berpotensi menambah penerimaan APBD, tetapi juga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa pada periode pertama masa jabatannya sebagai anggota DPRD Badung, legislatif pernah membahas pembentukan panitia khusus (Pansus) yang berkaitan dengan persoalan parkir.
Karena itu, WSP menilai regulasi mengenai pengelolaan parkir masih dapat dikaji kembali, baik untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan maupun mencari pola pengelolaan yang lebih optimal.
Termasuk, menurut dia, peluang pengelolaan sektor parkir melalui badan usaha milik daerah (BUMD) juga layak dikaji secara lebih mendalam.
Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari pesatnya perkembangan aktivitas di Kabupaten Badung. Pertumbuhan jumlah penduduk, kedatangan pendatang, hingga peningkatan kunjungan wisatawan dinilai membuat kebutuhan dan aktivitas transportasi semakin tinggi.
“Kalau kita lihat dari sisi masyarakatnya, pendatangnya, maupun wisatawannya, semuanya menunjukkan perkembangan yang luar biasa,” terang WSP.
Distribusi Air Badung Selatan
Selain menyoroti sisi pendapatan daerah, WSP turut menyampaikan perhatian terhadap pelayanan distribusi air di kawasan Badung Selatan.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Namun, WSP berharap persoalan distribusi air yang masih mengalami kendala dapat segera dituntaskan sehingga pada 2027 pelayanan kepada masyarakat di Badung Selatan dapat berlangsung lebih stabil.
Menurutnya, gangguan distribusi dalam waktu singkat masih dapat dipahami apabila dipicu persoalan teknis, seperti kerusakan mesin maupun kesalahan manusia. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi secara berulang dan berkepanjangan.
Karena itu, WSP meminta jajaran pemerintah daerah meningkatkan langkah antisipasi, termasuk memperkuat koordinasi antara Sekretaris Daerah (Sekda) Badung dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar pelayanan air kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
“Mudah-mudahan Badung yang sangat kita banggakan dan cintai bersama bisa ke depan jauh lebih sejahtera masyarakatnya. Kita semua yang mengabdi untuk rakyat ini betul-betul bisa bekerja lebih maksimal dan lebih keras,” pungkasnya. (red/riza)
